PGAS Gelar RUPSLB Bulan Depan, Ini Penjelasan Kementerian BUMN

Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan Gas Negara (PGN) menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 30 Agustus 2019.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 16 Juli 2019  |  16:28 WIB
PGAS Gelar RUPSLB Bulan Depan, Ini Penjelasan Kementerian BUMN
Direktur PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso (tengah) didampingi Komisaris Utama Ign Wiratmaja Puja (kiri) berbincang sebelum menyampaikan paparannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PGN di Jakarta, Jum'at (26/4/2019). PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) pada 2018 menghasilkan laba bersih yang tercatat menembus angka US305 juta, naik signifikan dibandingkan US197 juta pada periode 2017. ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA— PT Perusahan Gas Negara Tbk. berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa yang berlangsung pada 30 Agustus 2019.

Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan Gas Negara (PGN) menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 30 Agustus 2019. Hal itu merupakan tindak lanjut surat PT Pertamina (Persero) selaku kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna.

RUPSLB itu dilaporkan akan memiliki dua rencana, yakni evaluasi kinerja perseroan sampai dengan semester I/2019 dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Sebagai catatan, PGN telah resmi menjadi bagian dari Pertamina setelah ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Dalam salinan PP Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam Pertamina. Kemudian, Pasal 1 Ayat 2 menyebut penambahan penyertaan modal negara yang dimaksud yakni pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia di PGN kepada Pertamina.

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyertaan modal negara yang dimaksud sebanyak 13,80 miliar saham Seri B milik negara yang ditempatkan dan disetor penuh oleh negara di PGN. Lebih lanjut, Pasal 2 Ayat 2 mengatakan nilai pengalihan saham akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan demikian, Pasal 4 mengatur status PGN tidak lagi sebagai Perusahaan Perseroan terhitung sejak diundangkannya PP Nomor 6 Tahun 2018 pada 28 Februari 2018. Selain itu, Pertamina resmi menjadi pemegang saham PGN.

Saat dimintai konfirmasi, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan rencana ini itu sama seperti yang sebelumnya dilakukan oleh emiten berkode saham PGAS tersebut.

“Sepertinya standar seperti yang lalu-lalu kalau agenda evaluasi dan perubahan pengurus. Kalau tidak perlu diubah nanti RUPS akan menetapkan tidak ada perubahan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (16/7/2019).

Berdasarkan laporan kuartal I/2019, PGAS melaporkan laba bersih senilai US$65,09 juta. Jumlah itu turun 28,55% dari US$91,11 juta per akhir Maret 2018.

Adapun, PGAS menyebut penjualan terbesar diraup dari penjualan gas sebesar US$661,5 juta, serta penjualan minyak dan gas bumi US$92,8 juta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn, perusahaan gas negara

Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top