Bisnis.com, JAKARTA — Citigroup batal mendanai perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Grup Salim karena terganjal Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Pembatalan pendanaan Citigroup untuk Indofood mencapai US$140 juta dengan sumber dana terbesar kedua yang hilang berasal dari Western Bank. Meskipun demikian, bank-bank besar Jepang, Indonesia, dan Eropa, serta merek-merek besar seperti Pepsico, terus menjalankan bisnis dengan Indofood.
“Kami lega melihat Citigroup bisa menegakkan kebijakannya dan memutuskan hubungan dengan Indofood, karena perusahaan ini sudah terlalu lama melanggar hukum indonesia, standar sertifikasi dan norma bisnis internasional,” ungkap Hana Heineken selaku Juru Kampanye Senior Keuangan yang Bertanggung Jawab Rainforest Action Network (RAN) dalam keterangan resmi, Jumat (28/6/2019).
Melalui rilisnya Hana mengatakan bahwa investigasi terhadap perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan oleh anak perusahaan Indofood dipicu oleh keluhan yang diajukan oleh Rainforest Action Network (RAN), International Rights Rights Forum (ILRF) dan lembaga perburuhan Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK) terhadap perusahaan pada Oktober 2016.
Beberapa investigasi RAN, OPPUK dan ILRF, serta RSPO dan badan akreditasinya, mengkonfirmasi adanya praktik perburuhan yang eksploitatif, termasuk buruh tidak dibayar, buruh tidak tetap, diskriminasi gender, dan kondisi kerja yang beracun.
Herwin Nasution selaku Direktur OPPUK menegaskan bahwa “Indofood telah membiarkan eksploitasi buruh sistemik terus berlangsung dengan tidak menghiraukan peringatan RSPO, bahkan setelah keluar dari RSPO intimidasi dan serangan terhadap serikat buruh independen justru meningkat.”
Baca Juga
Dalam 2 tahun terakhir, Indofood dan induk perusahaanya First Pacific telah kehilangan 15 mitra usaha dikarenakan praktik kontroversial Indofood. Ini termasuk Nestle, Musim Mas, Cargill, Fuji Oil, Hershey's, Kellogg's, General Mills, Unilever, dan Mars.
Dalam paparan publik tahunan, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) Thomas Thjie mengungkapkan, pinjaman di Citigroup sedikit sekali. Direktur Utama INDF Anthoni Salim mengatakan, perseroan lebih memilih ISPO dibandingkan RSPO, karena ISPO lebih tepat dilaksanakan di Indonesia.
Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen presiden RI untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan.
“Setiap tahun kami keluarkan sustainable program. Perusahaan agribisnis punya dua pilihan, yang stastus ISPO lebih disarankan oleh pemerintah dan juga ini lebih tepat dengan Indonesia,” kata Anthoni.
