Bisnis.com, JAKARTA -- Pada Jumat (15/2/2019), perdagangan Bursa Efek Indonesia dibuka oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pertemuan bisnis terkait manfaat municipal bond atau obligasi daerah bagi pembangunan daerah.
Pembukaan perdagangan dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Resnawan dan didampingi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djayadi.
Inarno mengatakan kunjungan ini merupakan kunjungan balasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel ke BEI setelah sebelumnya BEI berkunjung ke Kalsel untuk membahas peluang obligasi daerah bagi pembangunan di provinsi itu. BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang memiliki target untuk mendatangi seluruh provinsi yang potensial untuk menerbitkan obligasi daerah karena instrumen ini diyakini sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, Kalsel merupakan salah satu provinsi yang paling siap dan memiliki kebutuhan nyata untuk menerbitkan instrumen tersebut. Kalsel memiliki daya tarik alam yang indah dan kaya dengan potensi alam hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, tambang, dan pariwisata.
"Semua potensi ini bisa semakin maju dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik. Tentu saja itu butuh biaya yang besar. Salah satu sumber utama yang bisa digunakan adalah obligasi daerah. Tampaknya peluang ini ditangkap oleh Wagub Kalsel," papar Inarno, dalam sambutan pembukaan perdagangan, Jumat (15/2).
Dia melanjutkan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penerbitan instrumen ini. Municipal bond mengandalkan dana investasi dari masyarakat dan prosesnya relatif lebih mudah dibandingkan mengandalkan pinjaman pemerintah pusat atau lembaga lain.
Dengan demikian, instrumen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
"Sayangnya, pengetahuan tentang instrumen ini masih minim. Belum ada daerah yang menerbitkannya karena berbagai kendala. Kesannya saja sulit, sebenarnya tidak. Untuk itu, kami ingin kerja sama dengan Pemda Kalsel dan sosialisasi tentang ini. Siapa tahu bisa menjadi pelopor yang akan ditiru daerah lain," tambah Inarno.
Rudy mengaku Pemda Kalsel sangat berminat terhadap obligasi daerah. Setelah bertemu dengan BEI, pihaknya akan melanjutkan pertemuan dengan DPRD Kalsel untuk membahas peluang penerbitannya.
Sejauh ini, belum ada rencana konkret tentang rencana penerbitan obligasi daerah, termasuk target dananya. Namun, tuturnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kalsel saat ini lebih dari Rp20 triliun.
"Paling cepat kita bisa terbitkan tahun depan," imbuh Rudy.
