Bisnis.com, KUTA— Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong perusahaan sekuritas atau underwriter dalam meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam lima tahun pemerintahan 2015-2019, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah. Pasalnya, bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asean, pembangunan infrastruktur Indonesia masih tertinggal.
“Padahal kalau dalam yang kita lihat dalam survei-survei mengenai daya saing, infrastruktur akan muncul menjadi poin penting,” katanya dalam seminar di acara Underwriting Network 2017 di Kuta, Bali, Jumat (10/3/2017).
Dia menjelaskan, kebutuhan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp4.700 triliun, sedangkan pemerntah hanya bisa menyediakan anggaran sebesar 41%. Oleh sebab itu, dibutuhkan investasi jangka panjang, terutama pasar modal untuk membantu pembiayaan.
Menurut Bambang, ada dua skema yang sangat berpotensi untuk membiayai pembangunan infrastruktur jangka panjang. Dua skema tersebut adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Underwriter sangat beperang di sini, berperan dalam penyiapan, peyusunan dan penjaminan, penggalangan dana di pasar modal serta mempertemukan pelaku usaha KPBU dan PINA dengan investor pengelola dana jangka panjang” tambahnya.
