Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OBLIGASI DAERAH: Ini Kriteria Pemda Yang Layak Terbitkan Municipal Bond

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai tidak semua pemerintah daerah (pemda) layak menerbitkan obligasi (municipal bond), mengingat kemampuan mengelola fiskal yang belum optimal terutama dari sisi pencairan anggaran.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 24 Desember 2016  |  15:21 WIB
obligasi - ilustrasi
obligasi - ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai tidak semua pemerintah daerah (pemda) layak menerbitkan obligasi (municipal bond), mengingat kemampuan mengelola fiskal yang belum optimal terutama dari sisi pencairan anggaran.

"Jadi municipal bond itu akan layak dikeluarkan oleh daerah yang punya kemampuan kapasitas fiskal dan di satu sisi pencairannya bagus. Kalau jelek ia malah nyari duit mahal menggantikan duit murah," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (24/12/2016), seperti dikutip dari Antara.

Dana pemerintah daerah yang seharusnya segera dicairkan untuk melaksanakan pembangunan memang masih banyak yang mengendap, utamanya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Oktober 2016, dana pemda yang tersimpan di BPD tercatat sebesar 60-70 persen sedangkan sisanya disimpan di bank BUMN. Adapun total dana pemda yang tersimpan di bank sampai Oktober 2016 sebesar Rp206,7 triliun.

Menurut Bambang, obligasi daerah memang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur. Namun, pemda terlebih dahulu harus mampu memanfaatkan dana yang dimilikinya yang ternyata selama ini masih banyak mengendap di bank dan biasanya baru cair pada kuartal terakhir tiap tahunnya.

"Saya kira municipal bond layak untuk dilanjutkan. Tapi akan lucu kalau suatu daerah berupaya keras masuk municipal bond tapi uang nganggurnya masih besar, karena uang yang ada di perbankan dia itu biayanya lebih murah dibandingin ngeluarin municipal bond," ujar Bambang.

Bambang menuturkan, melalui pendekatan money follow program yang diusung pemerinth saat ini, diharapkan dapat mendorong agar pemerintah daerah lebih efektif mengeluarkan uangnya.

Money follow program sendiri merupakan pendekatan yang menekankan penganggaran pada program yang diusung pemerintah, tidak lagi pada fungsi fungsi kementerian/lembaga (money follow function).

Selain itu, Bambang juga mengharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengharapkan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga bank hasil menyimpan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bappenas obligasi daerah

Sumber : Antara

Editor : Gita Arwana Cakti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top