Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalihkan penerbitan obligasi daerah yang awalnya direncanakan untuk membiayai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka ke proyek lain.
Kepala Biro Investasi dan BUMD Setda Jabar Riyadi mengakui jika rencana obligasi untuk BIJB Kertajati akan dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur yang lain.
Menurutnya, pematangan obligasi akan tetap dilakukan tetapi tujuan pembiayaan akan jauh lebih umum. “Kami lanjutkan obligasi, sekarang sedang menyusun Perda-nya bersama Badan Legislasi DPRD Jabar,” katanya kepada Bisnis, Jumat (7/10/2016).
Pihaknya berencana membidik proyek infrastruktur lain terutama terkait pengembangan tiga metropolitan yakni Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodekarpur. Karena itu Perda Obligasi disusun saat ini agar ada payung hukum yang bisa membuat pendanaan jauh lebih umum. “Sekarang tidak mengerucut lagi untuk pembiayaan Kertajati,” ujarnya.
Diakuinya dalam hitungan sementara, nilai yang dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek di tiga metropolitan tersebut mencapai Rp400 triliun. Biro Investasi sendiri belum menghitung secara detail berapa nilai obligasi baru yang akan ditawarkan nantinya apakah masih sama Rp4 triliun seperti sebelumnya.
“Nanti setelah Perda disahkan ada tim pengembangan obligasi dan investasi. Tim ini akan menyatakan berapa dana yang dibutuhkan dari obligasi,” paparnya.
Menggelembungnya nilai pembiayaan bagi tiga metropolitan tersebut, menurutnya, didasari adanya Peraturan Menteri Keuangan yang memperbolehkan APBD menghitung pembiayaan proyek-proyek yang biasa didanai daerah. “Nanti tenornya juga diserahkan pada daerah mau berapa tahun,” kata Riyadi.
Tiga metropolitan yang sudah menjadi Perda tersebut yakni metropolitan Bodebek Karpur [Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta] yang akan menjadi metropolitan mandiri berbasis industri manufaktur, jasa, keuangan, perdagangan, hotel dan restoran.
Lalu, Bandung Raya yang akan menjadi basis wisata perkotaan, industri kreatif, iptek dan seni. “Ketiga Cirebon Raya, jadi pusat budaya, sejarah dan industri kerajinan rotan dan batik,” katanya.
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan tahapan obligasi daerah Jabar sebetulnya sudah diproses jauh dan hampir matang. Pengalihan dilakukan karena awalnya obligasi daerah akan diarahkan untuk membiayai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. “Sekarang pembiayaan bandara sudah ada perkembangan, jadi obligasi belum dilanjutkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
