Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur fisik Indonesia, empat BUMN konstruksi mengincar pendapatan setidaknya hingga Rp86,67 triliun sepanjang 2016.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, target pendapatan itu terdiri dari target PT Adhi Karya (Persero) Tbk. senilai Rp20 triliun, target PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Rp19,49 triliun (di luar pendapatan kerja sama operasi/KSO), target PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Rp27 triliun dan target PTPP Rp20,18 triliun.
Pada 2015, semua perusahaan konstruksi itu membukukan pertumbuhan pendapatan, dimana Waskita Karya tercatat sebagai emiten sektor konstruksi dengan pertumbuhan pendapatan paling tinggi sebesar 37,58% menjadi Rp14,15 triliun dibandingkan dengan Rp10,28 triliun pada 2014.
Dari target pendapatan yang ditetapkan pada 2016, Waskita Karya menargetkan laba bersih Rp2 triliun, Pembangunan Perumahan menargetkan laba komprehensif Rp1 triliun, Wijaya Karya menargetkan laba bersih Rp750,15 miliar dan Adhi Karya menargetkan laba bersih Rp750 miliar.
Kinerja perusahaan konstruksi itu diperkirakan oleh sejumlah kalangan bakal terus meningkat mengingat pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah bakal melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai kontraktor.
Sebagai contoh, sejumlah proyek pembangunan transportasi massal berskala besar bakal melibatkan perusahaan tersebut, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal digarap oleh Wijaya Karya, proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta dan sekitarnya digarap oleh Adhi Karya dan LRT Palembang oleh Waskita Karya.
Melalui peraturan yang diterbitkan, Presiden menunjuk sejumlah BUMN tersebut untuk menggarap proyek infrastruktur, dimana sebagian proyek di antaranya digolongkan sebagai proyek infrastruktur prioritas nasional.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 226 proyek dimana sebagian merupakan proyek pembangunan infrastruktur.
Proyek infrastruktur yang juga diawasi oleh Komite Percepatan Penyediaan Infastruktur Nasional tersebut terdiri dari jalan tol, pembangkit listrik, sistem pengelolaan limbah, kilang, alat transportasi massal, pelabuhan dan sebagainya.
