Bisnis.com, JAKARTA – Rencana PT Bakrie Telecom Tbk. untuk memroses penerbitan obligasi wajib tukar guna melunasi utang senilai Rp11,31 triliun masih terganjal.
Hal ini lantaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menerbitkan izin bagi perseroan untuk menggelar rapat umum pemegang saham dengan agenda meminta persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan perseroan dalam kaitannya dengan penerbitan efek bersifat utang kepada kreditur perseroan.
“Kami belum memperoleh persetujuan dari OJK untuk menggelar RUPS,” kata Jastiro Abi, Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk., Senin, (9/11/2015).
Sebelumnya, emiten jasa telekomunikasi berkode saham BTEL itu menyatakan memilih terbitkan obligasi konversi atau Mandatory Convertible Bond (MCB)-A senilai Rp7,91 triliun untuk merestrukturisasi utang yang besarnya mencapai Rp11,31 triliun. Jumlah yang dikonversi akan mencakup 50% dari total saham BTEL, yang sebanyak 30,58 juta saham.
Obligasi inilah yang nantinya bakal dikonversi ke saham dengan nilai Rp200 per lembar. Sisanya yang sekitar Rp3,39 triliun akan dicicil selama 5 tahun.
Rencana pembayaran ini merupakan bagian dari rencana perdamaian (homologasi) yang telah disepakati para kreditur terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Netwave Multi Media (NMM). “Soal sisa yang dicicil, kami sudah melakukannya,” ucap Jastiro.
Dia enggan menjelaskan rincian cicilan utang sebesar Rp3,39 triliun.
Berdasarkan perjanjian perdamaian, perseroan dapat menerbitkan suatu wesel baru untuk ditukarkan (exchange offer) dengan wesel senior yang saat ini dimiliki pemegang wesel senior. BTEL telah berdiskusi soal rencana exchange offertersebut dengan Steering Committee pemegang wesel senior. Hingga Agustus 2015, proses penerbitan exchange offer memasuki tahap finalisasi.
Per 30 Juni 2015, total liabilitas perseroan sebesar Rp12,5 triliun, sedangkan total defisiensi modal neto Rp6,29 triliun. Laporan keuangan perseroan per 30 Juni 2015 menyebut terdapat penurunan nilai atas aset tetap masing-masing sebesar Rp2,39 triliun yang disebabkan oleh indikasi keusangan teknologi dan keterbatasan kemampuan untuk menghasilkan arus kas.
