Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis tambahan untuk mencegah penurunan indeks harga saham gabungan yang lebih dalam.
Akhir pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan surat edaran (SE) pembelian kembali (buyback) saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS). Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan selama 5 bulan terakhir tahun ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) sudah turun cukup banyak.
Selain itu, kondisi perekonomian global dan domestik yang mengalami perlambatan juga menjadi pertimbangan OJK hingga akhirnya menerbitkan stimulus tersebut. Namun demikian, bukan hanya itu saja strategi yang dilakukan OJK untuk mencegah penurunan lebih dalam. Saat ini, OJK tengah menggodok sejumlah kebijakan lain untuk memperkuat pertahanan pasar saham.
“Iya akan ada kebijakan baru lagi. Saat ini masih dikordinasikan dan didiskusikan, kalau sudah waktunya akan disampaikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida kepada Bisnis.com, Senin (24/8/2015).
Adapun, sejumlah kebijakan baru tersebut nantinya merupakan hasil kordinasi dengan sejumlah pihak terkait di pasar modal, baik itu Bursa Efek Indonesia (BEI), anggota bursa (AB), dan pelaku pasar modal lainnya.
“Usulan bersama, semua berkordinasi. Jadi nanti ada beberapa kebijakan dari OJK, ada juga kebijakan dari BEI,” tambah Nurhaida.
Pada sisi lain, Senin (24/8/2015) dikabarkan petinggi BEI melakukan pertemuan dengan para AB di Gedung BEI. Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan tersebut membahas sejumlah kebijakan, baik yang sudah diputuskan maupun dalam wacana untuk penanggulangan krisis jangka pendek.
Setelah dari OJK sudah menerbitkan kebijakan buyback tanpa RUPS, BEI saat ini sudah mengeluarkan aturan yang menaikkan dana perlindungan pemodal (DPP) menjadi Rp100 juta dari Rp25 juta. Kemudian, BEI akan meningkatkan komunikasi kepada stakeholders dan meningkatkan pengawasan spekulator.
Selain itu, BEI akan memperluas produk atau efek margin untuk sekuritas yang modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) > Rp100 miliar. Terakhir, penanggulangan yang akan diambil adalah hair cut diperkecil untuk product margin.
Salah satu direksi AB yang mengikuti pertemuan tersebut membenarkan seluruh materi yang dibahas tersebut. “Berbicara soal langkah yang diambil, mulai dari relaksasi buyback, DPP dinaikkan, meningkatka pengawasan spekulator, dan sebagainya,” kata sumber tersebut kepada Bisnis.
Terkait rencana BEI yang akan memperluas produk atau efek margin untuk sekuritas yang MKBD > Rp100 miliar, dia menilai hal tersebut pada dasarnya cukup bagus. “Ya ada kemungkinan paramater diperbesar agar tidak banyak yang lari ke T+ itu. Namun, kalau ditentukan hanya untuk AB yang MKBD > Rp100 miliar, apakah akan efektif, berapa banyak AB yang MKBD di atas Rp100 miliar,” jelasnya.
Meski demikian, dia menilai langkah yang tengah disusun oleh BEI tersebut cukup bagus. “Mengajak peran AB untuk mencari jalan keluar.”
Susy Meilina, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) enggan berkomentar terkat pertemuan antara AB dengan direksi BEI. Menurutnya, komunikasi BEI dan sekuritas memang harus intens, terlebih situasi market seperti saat ini. Menurutnya, market update terkait stimulus pemerintah bertujuan untuk membangkitkan confidence pelaku sangat penting.
“Ada yang masih wacana, karena masih rencana biar diselesaikan oleh bursa dulu ya, nanti pada saatnya akan diumumkan bursa,” kata Susy kepada Bisnis.
