6. Pada Krisis 1998, Campurtangan Internasional Melalui IMF Mengakibatkan Indonesia tidak Memiliki Kemandirian Kebijakan
Faktor lain atau kelemahan lain pada tahun 1998 dan beberapa tahun kemudian adalah kurangnya kemandirian pemerintah dalam mendisain kebijakan ekonomi dan anggaran, karena dikendalikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) lantaran Indonesia memperoleh pinjaman talangan dari lembaga itu.
Semua kebijakan ekonomi pemerintah harus mendapatkan persetujuan IMF, dan manakala kebijakan yang disetujui dalam letter of intent yang ditandatangani pejabat pemerintah ada yang tidak terlaksana karena satu dan lain sebab, dana talangan tidak dicairkan oleh IMF. Ini yang selalu memicu pelemahan nilai tukar rupiah, kendati Indonesia sudah berada dalam pengawasan IMF, yang semestinya mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi.
Bedanya dengan sekarang, kebijakan pemerintah Indonesia relatif mandiri, tidak didikte oleh kekuatan eksternal, dan pemerintah dapat mendisain kebijakan lebih leluasa sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
