Bisnis.com, JAKARTA - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menegaskan bahwa perseroan tidak menggunakan beras bersubsidi sebagai bahan baku penjualan beras kemasan perseroan selama ini.
Sebelumnya diberitakan bahwa anak perusahaan perseroan telah disegel Satgas Pangan dan Kepolisian karena dituduh menggunakan beras medium bersubsidi tipe IR64 sebagai bahan baku penjualan beras dalam kemasan yang selama ini dijual perseroan dengan harga premium.
Jo Tjong Seng, Direktur Tiga Pilar Sejahtera Food, menjelaskan bahwa masyarakat harus membedakan antara beras subsidi input dan beras subsidi output yang diberikan pemerintah kepada petani dan masyarakat bawah.
Subsidi input diberikan sejak awal proses pertanian berupa subsidi pupuk, benih, dan bantuan mesin sehingga biaya produksi petani menjadi lebih murah. Hasil pertanian lantas tetap akan dijual dengan harga pasar, tetapi petani memperoleh margin keuntungan lebih besar karena bantuan produksi.
Sementara itu, subsidi output merupakan subsidi yang diberikan pemerintah terhadap hasil produksi beras petani sehingga petani mendapat harga pantas dan pemerintah tetap bisa menjual beras dengan harga lebih rendah kepada masyarakat kelas bawah.
Dalam subsidi output, pemerintah memberi subsidi atas selisih antara harga beli di petani dengan harga jual kepada masyarakat. Produksi beras tersebut dikenal dengan beras sejahtera atau rastra.
Jo Tjong Seng mengatakan bahwa perseroan tidak menggunakan rastra atau beras hasil subsidi output yang siap masak sebagai bahan baku untuk penjualan beras kemasan dengan harga premium.
Pihaknya mengakui bahwa perseroan juga menggunakan beras tipe IR64 seperti yang disebutkan pihak berwajib dalam pemberitaan sebelumnya. Boleh jadi beras IR64 yang dibeli tersebut memang memperoleh subsidi input dari pemerintah kepada petaninya.
Namun, beras tersebut diperoleh dari petani di pasar berupa gabah kering panen dan gabah kering giling dengan menggunakan mekanisme harga pasar yang bisa dibeli oleh siapa pun. Oleh karena itu, dirinya membantah bahwa perseroan menggunakan beras bersubsidi untuk produksinya.
Dirinya menegaskan bahwa standar mutu yang digunakan dalam industri beras selama ini untuk menentukan beras kualitas rendah atau tinggi adalah berdasarkan mutu fisik, bukan kandungan gizi, jenis atau varietas beras, maupun rasanya.
Oleh karena itu, tidak masalah menggunakan beras tipe IR64 sebagai bahan baku penjualan beras premium untuk masyarakat kelas menengah atas. “Jadi, IR64 atau apa pun bisa jadi beras medium atau premium, sepanjang diolah dengan standar parameter mutu fisik. Deskripsi mutu medium dan premium tidak ada hubungan dengan kandungan gizi dan varietas,” katanya, Selasa (25/7/2017).
Kuaitas beras premium dicirikan oleh tingkat kepatahan beras yang rendah hanya sekitar 5%, derajat sosoh atau tingkat keputihan beras, kebersihan beras, serta kadar air yang dikandung beras.
Dirinya juga meluruskan kesalahpahaman yang berkembang terkait informasi yang tercantum di kemasan beras yang dijual perseroan. Menurutnya, hal tersebut merupakan informasi panduan kepada konsumen tentang kecukupan gizi harian yang dibutuhkan sebagai standar hidup sehat, bukan kandungan gizi dalam beras yang dikemas.
Hal tersebut justru merupakan trobosan perseroan sebagai nilai lebih yang diberikan kepada masyarakat dan diharapkan diikuti oleh perusahaan lainnya.
“Angka 25% yang tercantum di kemasan itu bukan menunjukkan nilai gizi karbohidrat yang terkandung dalam beras kami, melainkan angka kecukupan gizi karbohidrat. Tiap 100 gram beras itu terkandung 74% karbohidrat, atau 74 gram, yang mana itu merupakan 25% dari kebutuhan karbohidrat harian sebesar 300 gram,” katanya.
Sementara itu, terkait 1.161 ton beras yang disegel pihak berwajib, dirinya menegaskan bahwa itu merupakan stok perseroan untuk dijual selama sepekan, bukan untuk sengaja ditimbun untuk mengacaukan harga di pasar.
