Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 dipandang sebagai katalis penting bagi emiten rumah sakit. Kenaikan iuran ini diharapkan mampu memperkecil risiko defisit Dana Jaminan Sosial (DJS), mempercepat pembayaran klaim, serta membuka ruang pertumbuhan baru bagi rumah sakit swasta.
Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai, meskipun kenaikan iuran berpotensi menekan akses layanan bagi sebagian pasien, kebijakan ini akan diperkuat dengan gelontoran anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp114 triliun dalam RAPBN 2026. Dari jumlah itu, sekitar Rp59 triliun dialokasikan untuk BPJS dan Rp31 triliun untuk layanan rumah sakit.
“Alokasi anggaran ini berpotensi menjaga stabilitas arus kas sekaligus mendukung pertumbuhan sektor kesehatan swasta. Dengan karakter defensif, emiten rumah sakit masih menawarkan prospek menarik ke depan,” kata Ekky, Kamis (21/8/2025).
Ekky menambahkan, program KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) serta coordination of benefits (COB) yang memungkinkan BPJS digabung dengan asuransi tambahan akan menjadi faktor pendorong lain bagi emiten rumah sakit.
Sejumlah emiten dengan eksposur besar terhadap BPJS berpeluang memetik manfaat. PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) misalnya, mencatatkan piutang dari BPJS Rp665,73 miliar per Juni 2025 atau 23,02% dari total aset lancar. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) juga memiliki piutang Rp136,88 miliar, meskipun porsinya relatif kecil atau 3,54% dari total aset lancar.
Menurut VP Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi, kenaikan iuran justru akan mendukung traffic pasien JKN dan ketepatan bayar ke fasilitas kesehatan. “Ini akan menjadi tailwind jangka panjang, terutama pada jaringan yang scalable di segmen JKN seperti HEAL,” ujarnya.
Baca Juga
Audi merekomendasikan saham MIKA, HEAL, dan PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO), dengan target harga masing-masing Rp2.600, Rp1.730, dan Rp2.510 per saham. Menurutnya, emiten dengan porsi pasien BPJS tinggi akan terdorong oleh kenaikan iuran, sementara emiten dengan basis pasien swasta seperti MIKA dan SILO bisa memanfaatkan peluang asuransi komersial.
Sementara itu, pengamat Pasar Modal Indonesia, Reydi Octa, menilai kebijakan ini punya dua sisi bagi emiten rumah sakit. Di satu sisi, kenaikan iuran bisa menjadi pukulan bagi rumah sakit yang sangat bergantung pada pasien BPJS karena margin berisiko tertekan dan akses layanan kesehatan masyarakat berpendapatan rendah bisa menurun.
Namun, di sisi lain, pemerintah sudah menyiapkan bantalan fiskal yang besar: Rp59 triliun ke BPJS dan Rp31 triliun untuk layanan rumah sakit.
“Artinya, meski margin bisa terdampak, ada bantalan likuiditas yang cukup kuat dari sisi anggaran negara. Hal ini yang membuat emiten rumah sakit, terutama yang memiliki jaringan besar dan skala operasional luas, justru bisa memanfaatkan momentum kenaikan iuran untuk memperkuat layanan,” ujar Reydi.
Lebih jauh, ia menekankan program KRIS yang menyetarakan standar layanan rawat inap serta COB (coordination of benefits) menjadi instrumen penting bagi transformasi sektor rumah sakit. Dengan KRIS, rumah sakit akan memiliki standar pelayanan yang lebih seragam, sedangkan COB memungkinkan pasien mengombinasikan BPJS dengan asuransi tambahan, yang pada akhirnya memperluas peluang pendapatan bagi emiten rumah sakit.
“Kalau kebijakan ini dijalankan dengan konsisten, sektor rumah sakit akan memasuki fase baru. Emiten seperti HEAL, MIKA, dan SILO bisa menjadi penerima manfaat utama, karena punya positioning yang berbeda: HEAL dengan dominasi pasien BPJS, MIKA dengan basis private heavy, dan SILO dengan campuran layanan premium. Kombinasi ini bisa menciptakan tren rebound yang cukup kuat di 2026,” tambah Reydi.
Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp114 triliun dalam RAPBN 2026. Angka itu naik 8% dari APBN 2025 sebesar Rp105,6 triliun.
Nantinya, anggaran terbesar akan disalurkan untuk pembiayaan BPJS yang masuk dalam dana pembiayaan dan tata kelola kesehatan senilai Rp59 triliun. Alokasi anggaran lainnya dialokasikan kepada pelayanan kesehatan RS senilai Rp31 triliun, layanan Posyandu senilai Rp24 triliun, dan belanja operasional senilai Rp9,2 triliun. Namun, secara total, anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah senilai Rp244 triliun.
________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
