Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal memiliki sejumlah keistimewaan.
Posisi strategis badan pengelola investasi itu, kata Luhut, bakal mendorong transparansi hingga efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Yang indah dari ini, mereka punya otoritas untuk membangun atau membuat joint venture dengan perusahaan lain,” kata Luhut saat acara Indonesia Economic Summit, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Selain itu, Luhut memastikan, pengurus Danantara bakal dipilih dari sejumlah profesional oleh Presiden Prabowo Subianto atau Prabowo.
Menurut dia, keleluasaan untuk membangun joint venture dengan perusahaan lain dan kepengurusan yang profesional bakal meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah nantinya.
“Seluruh BUMN yang kita punya hari ini akan jadi transparan, lebih efisien, karena manajemen yang ditunjuk bisa dari mana saja,” tuturnya.
Baca Juga
Hanya saja, dia meminta masyarakat untuk memberi waktu Danantara bisa konsolidasi lebih dahulu setelah diumumkan pada 24 Februari 2025.
“Ini bukan pekerjaan yang semalam selesai, kita tahu, Danantara itu hal yang besar, banyak orang kagum,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo akan meluncurkan badan pengelola dana investas Danantara pekan depan dengan dana kelolaan hingga Rp14.715 triliun.
Prabowo yang juga selaku Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjelaskan, nama Danantara sendiri berarti kekuatan atau energi masa depan Indonesia.
“Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo dalam sambutannya, di HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).
Dia menuturkan, Danantara akan memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun.
Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak Kepala Negara terdahulu untuk berkenan mengawasi jalannya Danantara.
Dia juga berencana menggandeng organisasi keagamaan untuk membantu pemerintah mengawasi lembaga tersebut.
“Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” ujarnya.
