Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis menilai target dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang disebut Presiden Prabowo Subianto bisa mencapai Rp300 triliun pada 2025 bakal mengurangi fleksibilitas perusahaan pelat merah mendatang.
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer berpendapat target dividen BUMN itu terbilang ambisius jika dibandingkan dengan tren setoran dividen secara historis.
“Kami kira hal ini bisa berpotensi mengurangi fleksibiiltas BUMN dalam berekspansi dan berinvestasi,” kata Miftahul saat dihubungi, Senin (17/2/2025).
Miftahul menambahkan kebijakan untuk mengalokasikan lebih banyak dividen ketimbang pengembangan bisnis bisa berdampak negatif jangka panjang untuk perseroan.
Menurut Miftahul, daya saing BUMN bisa tergerus di pasar global setelah arah target dividen Rp300 triliun tersebut.
“Investor perlu mencermati risiko terbatasnya pertumbuhan perusahaan di periode mendatang akibat kebijakan ini,” tuturnya.
Sementara itu, Equity Analyst NH KORINDO Axell Ebenhaezer menyoroti ihwal sejumlah sentimen negatif terhadap emiten BUMN.
Misalkan, kata Axell, berkaitan dengan pemotongan anggaran demi efisiensi dan juga kuota yang lebih besar pemberian proyek pada swasta. Sentimen ini, menurut Axell, bakal berdampak negatif pada kinerja BUMN untuk jangka waktu pendek dan menengah.
“Tapi secara long term, ada argumen kalau turunnya anggaran dan lebih tingginya kompetisi bisnis akan memaksa emiten BUMN untuk menjadi lebih produktif dan efisien secara struktural,” kata dia.
Sebelumnya, dalam HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa setoran dividen perusahaan pelat merah diperkirakan menyentuh Rp300 triliun.
Padahal, pemerintah dan DPR telah menyepakati target dividen BUMN untuk 2025 hanya sebesar Rp90 triliun, sehingga muncul kesenjangan antara target resmi dengan angka yang diklaim Prabowo.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.