Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam surat keterangannya menyatakan bahwa tarif jasa layanan bursa akan menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru, 12% pada tahun depan.
Pada surat bernomor S-13561/BEI.KEU/12-2024, tertanggal Selasa (24/12/2024) kepada pimpinan pengguna jasa BEI, berlakunya tarif PPN 12% turut memengaruhi biaya jasa layanan BEI.
Dengan demikian, seluruh invoice dan faktur pajak atas jasa layanan BEI mengalami penyesuaian tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Kemudian, invoice dan faktur pajak jasa layanan BEI yang terbit sebelum periode tersebut masih mengikuti tarif PPN 11%.
Ketentuan lebih lanjut tentang dampak penyesuaian tarif PPN pada 2024 akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan.
Artikel tentang kenaikan biaya transaksi di pasar modal menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Sabtu (28/12/2024).
Baca Juga
Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Perhitungan Peluang Kredit Investasi di Balik Insentif Sektor Padat Karya
Perhatian pemerintah terhadap sektor padat karya bakal makin besar melalui pemberian insentif suku bunga lebih rendah. Bagaimana dampaknya terhadap permintaan kredit investasi?
Berdasarkan Statistik Perbankan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2024, penyaluran kredit industri perbankan mencapai Rp7.656,89 triliun dengan Rp2.121,53 triliun di antaranya atau 27,23% merupakan kredit investasi.
Kinerja pertumbuhan penyaluran kredit investasi ini pun lebih tinggi dari total kredit yang tersalur. Saat penyaluran kredit industri perbankan tumbuh 10,92% secara tahunan (year-on-year/YoY), penyaluran kredit investasi naik 13,63% YoY.
Di tengah perkembangan ini, pemerintah menggulirkan program insentif penyaluran kredit investasi bagi delapan sektor usaha padat karya sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025.
Asa Ibadah Haji Lebih Berkualitas dan Murah di Tangan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelaksanaan ibadah haji mulai tahun depan dapat lebih berkualitas dengan biaya yang lebih murah.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga mengharapkan ibadah haji pada tahun depan dapat terlaksana dengan lebih tertib dan efisien sehingga menjadi teladan bagi kegiatan haji pada tahun-tahun mendatang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar penyelenggaraan haji tahun depan harus lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Presiden sendiri juga betul-betul sangat concern terhadap penyelenggaraan ibadah haji ini, apalagi kita [Indonesia] kan termasuk jemaah haji yang paling besar,” kata Nasaruddin kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).
BEI Sesuaikan Tarif PPN Layanan Tahun Depan
Bursa mengutip biaya untuk jasa layanannya. Bagi investor, biaya jasa layanan BEI dalam transaksi bursa, yakni sebesar 0,018%, biaya kliring pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebesar 0,009%, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebesar 0,003%, dan dana jaminan KPEI 0,01%.
Selain itu, investor menanggung biaya broker yang disesuaikan dengan perusahaan sekuritas terkait, yakni pada kisaran 0,15% hingga 0,25%. Kemudian, PPN biaya broker dan pajak penghasilan (PPh) final 0,1%.
Sebelumnya, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih akan meminta kejelasan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyesuaikan biaya layanan imbas kenaikan PPN.
Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia Imelda Sebayang mengatakan kenaikan biaya layanan KSEI saat ini masih berada dalam kajian. Menurutnya, saat ini KSEI tengah berkomunikasi secara intensif dengan DJP terkait dengan kenaikan PPN 12% ini.
Wacana Pembatasan Produksi Nikel di Mata Pengusaha
Wacana pembatasan produksi nikel yang belakangan santer terdengar mulai membuat pengusaha smelter mulai waswas. Peningkatan ongkos produksi akibat keterbatasan bahan baku menjadi konsekuensi yang bakal dihadapi oleh pelaku usaha.
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mewaspadai dampak rentetan yang bisa muncul dari pembatasan produksi nikel di dalam negeri.
Meski kabar itu belum pasti, pengusaha meminta waktu agar bisa melakukan penyesuaian terhadap smelter yang dikelolanya.
Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubeis mengatakan bahwa peningkatan biaya operasional produksi di smelter pasti terjadi jika pemerintah melakukan pemangkasan produksi nikel di dalam negeri.
Penumpang Angkutan Nataru Lesu, Kecuali Penerbangan Udara
Di saat angkutan penerbangan mendulang peningkatan penumpang, moda transportasi penyeberangan hingga bus mengalami kondisi berbeda.
Berdasarkan data yang terkumpul pada Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru, ditemukan kecenderungan penurunan pada angkutan jalan dengan akumulatif jumlah penumpang sebesar 89.363 orang selama periode 18 – 26 Desember 2024.
Angka tersebut turun 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pula pada angkutan penyeberangan.
Hingga 26 Desember 2024 pukul 06.00 WIB, tercatat akumulatif jumlah penumpang sebesar 1.036.943 orang atau turun 32% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
