Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp15.418 per Dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.418 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (12/9/2024). 

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,10% atau 16 poin ke posisi Rp15.418 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau menguat 0,12% ke posisi 101,779.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Dolar Taiwan menguat 0,04%. Sedangkan yen Jepang melemah 0,09%, baht Thailand melemah 0,26%, ringgit Malaysia melemah 0,02%, dan peso Filipina melemah 0,28%.

Selanjutnya, won Korea melemah 0,03%, yuan China melemah 0,01%, dolar Singapura melemah sebesar 0,02%. Sedangkan rupee India dan dolar Hong Kong stagnan. 

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada hari ini (12/9/2024), tetapi berpotensi ditutup menguat direntang Rp15.340 - Rp15.450 per dolar AS.

Dia mengatakan bahwa pada perdagangan kemarin (11/9/2024), mata uang rupiah ditutup menguat 53 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 60 poin di level Rp.15.402 dari penutupan sebelumnya di level Rp.15.455.

Ibrahim mengatakan bahwa pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diberlakukan pada 1 Oktober 2024 membuat masyarakat kembali gusar. 

Apalagi, menurutnya hal ini bersamaan dengan kondisi ekonomi kelas menengah yang terus menurun, sehingga akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Dia mengatakan bahwa yang membuat pasar kecewa, informasi ini muncul dari Bahlil Lahadala selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang membenarkan bahwa pembatasan kriteria penerima BBM subsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Adapun, saat ini aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. 

Pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan per 1 Oktober 2024 dibantah oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) yang memastikan pemerintah masih dalam tahap kajian terkait dengan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Hingga saat ini belum ada keputusan terkait penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi seperti pertalite dan solar dan sampai saat ini pemerintah belum melaksanakan rapat lebih lanjut yang akan membahas mengenai wacana pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024 itu. 

Meskipun terdapat rencana untuk melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna kedua di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (13/9/2024) mendatang, tetapi belum ada tema yang akan ditetapkan untuk dibahas di meja pemerintah antara Jokowi dan jajaran menterinya.