Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak ada moratorium terkait dengan proses kajian penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di tengah skandal gratifikasi yang melibatkan 5 bekas karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan lembagannya tetap mengkaji kelayakan IPO sejumlah perusahaan yang ingin melantai di bursa.
“Sampai dengan saat ini tidak ada moratorium terkait dengan proses penelaahan penawaran umum, kami tetap melakukan proses tersebut seperti biasa walaupun ada proses PHK [5 karyawan BEI],” kata Inarno saat Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).
Inarno menampik kabar ihwal lima korporasi yang mundur dari daftar pipeline IPO yang dihimpun BEI dianggap akibat skandal gratifikasi proses listing di BEI.
Menurutnya, calon emiten tersebut memiliki perhitungan tersendiri terkait dengan kesiapan pasar dan momentum untuk masuk ke pasar modal.
“Sampai saat ini penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif, nilai penawaran umum mencapai Rp135,25 triliun di mana Rp4,39 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 28 emiten baru,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menambahkan masih terdapat 116 pipeline penawaran umum dengan perkiraan indikatif sebesar Rp41,7 triliun yang masih dikaji.
“Kami harpakan sampai akhir tahun target kami dapat tercapai. Ini juga memperlihatkan pasar modal ini masih menarik minat calon emiten,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, aksi penawaran umum saham perdana tercatat sepi pada kuartal III/2024.
BEI menjelaskan sepinya IPO pada Juli-September 2024 tidak berkaitan dengan rencana pengetatan peraturan BEI setelah terungkapnya kasus gratifikasi oknum BEI.
Hingga 30 Agustus 2024 BEI mencatat total 23 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline IPO. Meski demikian, jumlah pipeline IPO yang dimiliki BEI itu menurun dibandingkan dengan data hingga 9 Agustus 2024 yang terdapat 28 perusahaan. Padahal pada periode 9-30 Agustus tidak terjadi pencatatan saham baru atau listing di BEI.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan tren IPO secara global memang tercatat turun 16%. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu kawasan dengan penurunan IPO terdalam di tahun ini.
"Ini karena beberapa hal. Pertama, kondisi ekonomi, inflasi dan suku bunga tinggi. Lalu ada tensi geopolitik, perubahan iklim, dan pemilu yang terjadi pada 50% negara di dunia," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Nyoman menuturkan sampai Agustus 2024 memang terjadi penurunan jumlah IPO dan raihan dana IPO.
"Apakah ada kaitannya dengan pengetatan [IPO] yang dilakukan? Itu baru rencana, itu akan dilakukan. Apakah karena kemarin ada yang menyalahi kode etik? Secara global terjadi penurunan, terutama di Asia Pasifik," ujar Nyoman.
Dengan penurunan ini, kata Nyoman, Bursa tidak mengubah target pencatatan instrumen sampai akhir tahun ini. Menurutnya, target pencatatan instrumen BEI sampai akhir tahun adalah sebanyak 340 efek, yang mencakup perusahaan tercatat, obligasi, KIK-EBA, ETF, dan lain-lainnya.
