Bisnis, JAKARTA—Nasib baik emiten properti belum berakhir. Ibarat ketiban durian runtuh, katalis positif datang dari insentif pajak setelah sebelumnya The Fed mengirimkan sinyal penurunan suku bunga.
Kepastian insentif disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan kembali melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% bagi sektor properti.
Airlangga mengungkapkan stimulus untuk sektor properti tersebut akan kembali berlaku mulai 1 September sampai dengan 31 Desember 2024. Berita tersebut merupakan salah satu pilihan tim redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Rabu (28/8/2024).
Durian Runtuh Emiten Properti, dari Perpanjangan PPN DTP hingga Sinyal The Fed
Insentif pajak bagi sektor properti ini diawali sejak pemulihan pandemi Covid-19. Namun, pemerintah memilih memperpanjang ‘gula-gula’ sektor properti ini untuk mendorong daya beli masyarakat kendati sebelumnya ditetapkan berakhir pada Juni 2024.
Kebijakan ini turut mengakomodasi suara pelaku usaha di industri properti, yang sebelumnya mengharapkan insentif PPN DTP 100% dapat diperpanjang hingga akhir tahun ini. Pemberian insentif PPN DTP berlaku untuk unit rumah dengan banderol di bawah Rp5 miliar, serta dengan batasan pemberian insentif sebesar Rp2 miliar. Dampak makroekonomi yang ditimbulkan dari insentif PPN DTP disebut sangat signifikan karena menyentuh 185 industri turunan.
Bagaimana dampaknya terhadap kinerja emiten properti, yang juga bakal menikmati manfaat dari penurunan suku bunga acuan? Berita selengkapnya bisa diakses melalui Bisnisindonesia.id.
Isu Gratifikasi Oknum Karyawan BEI dan Buruknya Saham IPO
Citra Bursa Efek Indonesia (BEI) tercoreng. Buruknya kinerja emiten baru di pasar modal pada tahun ini diperparah oleh isu gratifikasi karyawan yang melakukan penilaian atas penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO).
Di kalangan wartawan bursa, beredar surat yang berisi bahwa manajemen BEI melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya pada Juli—Agustus 2024. Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.
Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing di Bursa. Hal itu menambah catatan merah terhadap kinerja saham IPO tahun dengan 20 saham koreksi dari 34 yang tercatat.
Mengantisipasi Pelarangan Kendaraan BBM mulai 2045
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah menggodok peta jalan sektor otomotif nasional. Salah satu skenarionya adalah melarang penjualan mobil baru bermesin cetus api (internal combustion engine) pada 2024. Artinya, semua kendaraan baru di Indonesia harus menerapkan zero emission vehicle alias bebas emisi paling lambat pada 2045.
Sejauh ini, rancangan strategi dan roadmap sektor otomotif nasional itu telah dibahas oleh lintas kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian PPN/Bappenas.
Berdasarkan kerangka waktunya, pembahasan strategi dan peta jalan sektor otomotif nasional itu telah dimulai (kick off) pada pekan keempat Juli 2024.
Volume BBM Subsidi Turun, Timbul Tenggelam Wacana Pembatasan
Wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada tahun depan kembali mencuat. Kendati demikian, pemerintah tidak secara gamblang menjelaskan ihwal pembatasan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah memastikan akan memangkas kuota BBM bersubsidi tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Secara keseluruhan, pemerintah mematok volume BBM bersubsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau lebih kecil dibandingkan dengan volume pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.
Hanya saja, kuota BBM bersubsidi yang dipatok turun dalam RAPBN 2025 tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni volume minyak tanah dan volume minyak solar. Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kl atau turun dibandingkan dengan volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kl.
2,8 Juta Ton Beras Impor Masuk Indonesia
Sedikitnya 2,85 juta ton beras impor masuk ke Indonesia sepanjang tujuh bulan pertama 2024. Jumlah tersebut hampir menyentuh batas kuota impor yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,6 juta ton.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor beras Indonesia selama periode Januari hingga Juli 2024 mencapai 2,85 juta ton. Realisasi ini melonjak 113,96% dibandingkan impor beras pada periode yang sama tahun lalu 1,33 juta ton.
Adapun, nilai impor untuk 2,85 juta ton beras tercatat sebesar US$1,79 miliar atau sekitar Rp28,11 triliun. Nilai impor beras sepanjang Januari—Juli 2024 mengalami peningkatan 151,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$715,9 juta.
Negara mana yang menjadi penyuplai beras di Tanah Air dan bagaimana potret produksi beras lokal? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
