Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko memberikan kisi-kisi mengenai deretan perusahan pelat merah yang dinilai dapat menjadi penopang kinerja pemerintahan Prabowo Subianto melalui setoran dividen.
Usai memberikan pernyataan terkait acara yang dihadirinya, Tiko segera beringsut menuju lobi samping Hotel The Westin Jakarta, tempat Land Rover Defender menjemput orang nomor dua di Kementerian BUMN itu.
Di tengah perjalanan menuju lobi, sejumlah awak media yang juga berada di lokasi, mulai melempar beberapa pertanyaan. Mula-mula seputar apa saja persiapan Kementerian BUMN jelang transisi pemerintahan baru.
Tiko menjawab pertanyaan seraya berjalan. Dia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang menyelesaikan dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan peta jalan Kementerian BUMN 2024 – 2034.
Dua dokumen tersebut ditargetkan rampung sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
“Harapannya, nanti saat pemerintahan baru masuk, kami ada RJPP yang detail untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kami pastikan juga bahwa tata kelola dan risk management jauh lebih baik dibandingkan waktu kita masuk. Harapannya ke depan kinerjanya akan semakin baik,” ujarnya pekan lalu.
Baca Juga
Tak berhenti di sana, Tiko juga dimintai pendapat terkait BUMN mana saja yang dinilai memiliki peran krusial pada masa pemerintahan Prabowo – Gibran. Dia pun menyebutkan sederet nama perusahaan pelat merah.
Dari BUMN go public, Tiko mengatakan ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).
Selain itu, ada pula PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).
“Namun, yang krusial dan bukan public listed tetapi signifikan, seperti PT PLN dan PT Pertamina [Persero],” ungkap mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.
BUMN yang disebutkan Tiko memang memiliki peran krusial selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu tolok ukurnya adalah setoran dividen yang disalurkan perusahaan pelat merah ke kantong negara.
BBRI, misalnya, merupakan BUMN dengan setoran dividen terbesar ke kas negara. Total setoran yang digelontorkan perseroan mencapai Rp90,79 triliun selama 2014 – 2023. Hal ini terungkap berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada 2023, perusahaan yang dinakhodai oleh Sunarso ini menyetorkan dividen sebesar Rp23,23 triliun. Meningkat 65,41% dibandingkan dengan setoran 2022 yang mencapai Rp14,04 triliun.
Posisi berikutnya adalah Pertamina yang merealisasikan dividen sebesar Rp14,02 triliun pada 2023. Sementara itu, Bank Mandiri menyumbang dividen Rp12,84 triliun, Telkom Indonesia menyetor Rp8,64 triliun, dan MIND ID mencapai Rp7,45 triliun.
DIVIDEN 2024
Pada tahun ini, Kementerian Keuangan melaporkan total setoran dividen BUMN yang masuk pos kekayaan negara dipisahkan sudah mencapai Rp60,1 triliun pada semester I/2024.
Berdasarkan laporan Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggara 2024, disebutkan setoran dividen BUMN pada semester I/2024 meningkat 41,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp42,4 triliun.
“Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN, baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan atas peningkatan kinerja keuangan BUMN,” tulis laporan Kementerian Keuangan dikutip Selasa (6/8/2024).
Sementara itu, setoran dividen pada paruh pertama tahun ini juga telah memenuhi 70% dari target dividen BUMN yang ditetapkan sebesar Rp85,84 triliun sepanjang 2024.
Kementerian Keuangan memperkirakan kinerja positif pendapatan kekayaan negara dipisahkan akan terus berlanjut hingga semester II/2024 dengan dukungan setoran dividen BUMN.
Atas keyakinan tersebut, prognosis pendapatan kekayaan negara dipisahkan pada semester II/2024 diperkirakan mencapai Rp25,74 triliun atau 30% dari APBN Tahun Anggaran 2024.
“Secara keseluruhan, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi pendapatan KND diperkirakan mencapai Rp85,84 triliun atau 100% dari APBN 2024,” tulis Kementerian Keuangan.
__________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
