Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan terkait pembahasan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Rabu (24/7/2024).
Sebelumnya pengelolaan dana tersebut hanya diperuntukkan untuk kelapa sawit, kini akan diperluas untuk kakao, kelapa, dan karet. Untuk itu, Airlangga menuturkan namanya akan berubah menjadi BPDP.
“Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2025).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu cara pemerintah untuk mendorong hilirisasi di sektor perkebunan, bukan hanya kelapa sawit saja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kakao di Indonesia mencapai 641.700 ton sepanjang tahun 2023.
Sementara kebutuhan kakao sekarang untuk lokal hanya 45% dan impornya 55%. Oleh karena itu, penting untuk replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya dapat dikembalikan.
Baca Juga
Untuk kelapa, Airlangga mendorong revitalisasi kelapa dengan bibit dari Thailand dengan pohon yang pendek sehingga memudahkan petani untuk panen.
“Sedangkan untuk industri makanan minuman, dari kelapa, aren, dan yang lain kan sangat diperlukan,” lanjut Airlangga.
Menurutnya, hal ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi di daerah. Sebelumnya, rencana soal BPDP ini muncul sejak Rapat Internal pemerintah pada 10 Juli 2024 lalu.
Airlangga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Jokowi memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada BPDPKD yang juga bertanggung jawab untuk me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.
