Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN menyatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN), yang selama ini sangat tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap bahwa perbaikan ini dapat terus berlanjut. “Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.
Sebagai catatan, Kementerian BUMN mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.
Sejumlah fraksi di Komisi VI DPR pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN.
Pimpinan Komisi VI DPR Sarmudji, saat membuka Raker, tersebut mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN dalam 5 tahun terakhir.
"Ada yang menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN kali ini dan dalam 5 tahun terakhir. Dulu PMN kebanyakan atau bahkan hampir semuanya dibiayai dari utang luar negeri, sekarang PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN yang kalau dikalkulasikan, dividennya masih surplus," ungkapnya.
Baca Juga
Sebaliknya, Erick menyampaikan apresiasinya kepada Komisi VI DPR yang berhasil mengubah kondisi tersebut.
Keputusan PMN BUMN 2025
Sebagai informasi, Raker antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR mengagendakan 3 agenda, yaitu pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progress pembentukan holding BUMN Karya, dan pengelolaan dana pensiun.
Sebagai catatan, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025.
Adapun, 2025 merupakan momen setahun perdana pemerintahan Prabowo Subianto, yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Mayoritas dana PMN BUMN rencananya akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.
Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.
berdasarkan kategorinya, mayoritas PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya sebesar 4%.
“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI awal Juni.
Di sisi lain, Erick menyatakan PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliuns sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.
“Kami telah menerima dukungan negara yaitu dari tiga BUMN yang sudah didapatkan sebesar Rp18,6 triliun untuk HK, lalu WIKA Rp6 triliun, dan IFG Rp3,6 triliun,” kata Erick.
Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.
BUMN yang diusulkan meraih PMN 2024 dari alokasi pembiayaan cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp1 triliun, dan HK sebesar Rp1,6 triliun.
Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan meraih Rp3 triliun.
