Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan suntikan penyertaan modal negara untuk sejumlah perusahaan transportasi pelat merah pada 2025.
Suntikan PMN rencananya disalurkan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Indonesia (Persero), PT Industri Industri Kereta Api (Persero), hingga Perum Damri.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan mayoritas suntikan dana ini akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.
KAI diusulkan untuk mendapat PMN sebesar Rp1,8 triliun atau 4% dari total usulan PMN 2025 sebesar Rp44,24 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk penambahan rangkaian kereta (trainset) baru yang merupakan penugasan dari pemerintah.
Artikel tentang modal jumbo BUMN transportasi menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Minggu (9/6/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Memperkuat Peran Keuangan Syariah Membangun Negeri
Pemanfaatan keuangan syariah di Indonesia masih minim kendati mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Staf Ahli Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arief Wibisono menyoroti minimnya porsi keuangan syariah terhadap keuangan nasional, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam.
Pada 2022, dari total penduduk Indonesia yang mencapai 277,75 juta jiwa, sebanyak 241,7 juta di antaranya merupakan pemeluk agama Islam.
“Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, porsi aset keuangan syariah terhadap keuangan nasional masih sangat rendah, yaitu 10,81%,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, lanjut Arief, pemerintah bersama berbagai pihak terus meningkatkan kapasitas keuangan syariah Tanah Air. Salah satunya melalui peraturan perbankan syariah yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Melihat Kontribusi Pengembang Properti Kelola Limbah Jadi Sumber EBT
Pengembang properti rupanya turut berpartisipasi aktif dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.
Selain membangun kawasan hunian mengusung konsep green dan menggunakan material ramah lingkungan, pengembang juga aktif dalam mengolah limbah di kawasan perumahan menjadi energi baru terbarukan.
Paramount Land melalui divisi khusus Paramount Estate Management (PEM) berkolaborasi dengan Noovoleum sebuah perusahaan yang fokus pada solusi berkelanjutan dalam pengolahan used cooking oil atau minyak jelantah menjadi energi terbarukan.
Direktur Paramount Estate Management Oktavianus Ekowibowo mengatakan dalam tahap awal, akan ada mesin pengumpulan minyak jelantah berupa Ucollect Box di 15 titik area Gading Serpong.
Modal Jumbo BUMN Transportasi, KAI hingga Pelni
Secara keseluruhan, Erick mengusulkan PMN untuk 16 perusahaan pelat merah pada 2025 sebesar Rp44,24 triliun. “Untuk APBN 2025, secara PMN kami mengusulkan Rp44 triliun,” ujar Erick.
Erick mengatakan bahwa dari nilai tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan injeksi modal terbanyak yakni Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Pada tahun ini, HK mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp18,6 triliun. Suntikan anggaran ini akan mengakselerasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), termasuk sejumlah ruas di Sumatra Utara (Sumut).
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan HK Adjib Al Hakim mengatakan penambahan PMN juga akan mendorong keberlanjutan pengusahaan pembangunan ruas JTTS.
Mencari Alternatif Pembiayaan Perumahan Demi Entaskan Backlog
Penyediaan rumah bagi rakyat masih menjadi tantangan besar, tercermin dari masih adanya backlog sebanyak 9,9 juta rumah pada 2023. Merujuk data Susesnas BPS, angka backlog hunian pada 2021 berada di level 12,72 juta unit, menurun dari tahun 2020 yang berada di level 12,75 juta hunian.
Pada 2004, backlog perumahan mencapai 5,2 juta unit rumah. Jumlah ini akan terus berubah seiring pertambahan kebutuhan sekitar 700.000 unit hingga 800.000 unit setiap tahunnya yang berasal dari pertumbuhan keluarga baru.
Untuk diketahui, backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Backlog dihitung berdasarkan kebutuhan satu unit rumah untuk satu rumah tangga atau kepala keluarga (KK).
Terlebih program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015 rupanya belum mampu menutup angka backlog kepemilikan rumah. Padahal, bila dihitung secara sejak tahun 2015 hingga akhir 2023, pemerintah mengklaim telah membangun sebanyak 7.988.585 unit rumah melalui Program Sejuta Rumah.
Mencermati Cara Pemerintah Tuntaskan Konflik Lahan 2.086 Hektare di IKN
Dari 36.000 hektare lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, masih terdapat sekitar 2.086 hektare yang masih dinyatakan belum clean and clear.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dari 36.000 lahan IKN, seluas 2.086 hektare masih bermasalah karena diduduki masyarakat.
“Clean and clear itu apa sih? Ya intinya, jangan sampai masih diduduki masyarakat, kemudian belum ditangani dengan baik dan sesuai dengan aturan, lalu dihantam aja atau pun untuk pembangunan, tidak boleh seperti itu,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (8/6/2024),
Pihaknya pun telah berbicara dengan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang kini juga menjabat Plt Wakil Kepala Otorita IKN untuk menuntaskan masalah tersebut.
