Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN sepertinya kembali bakal berkutat dengan manajemen BUMN yang kurang sehat. Sejumlah BUMN karya terindikasi mengalami beban berat hingga manipulasi laporan keuangan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) diduga telah memoles laporan keuangannya sejak 2016. Dampak dari pemolesan laporan keuangan tersebut telah digunakan untuk berbagai kepentingan, salah satunya adalah penyaluran dana penyertaan modal negara (PMN) dengan menggunakan data yang tidak sesuai.
Selain Waskita, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga disebut-sebut terindikasi melakukan dugaan kecurangan dalam laporan keuangan.
Ulasan tentang dugaan kecurangan dalam laporan keuangan BUMN karya seperti WIKA dan WSKT menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Selasa (11/7/2023):
Sinyal Positif di Balik Pertumbuhan Margin Bunga Bank
Tren pertumbuhan margin bunga bersih industri perbankan masih berlanjut hingga Mei 2023, mengindikasikan kondisi bisnis industri keuangan nasional relatif stabil, demikian pula aktivitas bisnis para debitur dan ekonomi nasional secara umum.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) industri perbankan mengalami tren pertumbuhan. Hingga Mei 2023, NIM bank secara umum tumbuh 12 basis poin (bps) secara tahunan atau year-on-year (YoY).
Seiring dengan hal itu, sejumlah bank hingga Mei 2023 memang terpantau mencatatkan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang membaik.
Karut Marut BUMN Karya di Tangan Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bakal menindak tegas jika PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) maupun PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) terbukti memalsukan laporan keuangan.
Dia pun memberi contoh ketika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia mengenai laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.
Saudara kandung Garibaldi “Boy” Thohir tersebut mengatakan Kementerian BUMN tidak akan pandang bulu dalam masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN.
Menurutnya, sikap pandang bulu akan menjatuhkan kepercayaan publik terlebih lagi jika perusahaan BUMN seperti Waskita dan WIKA terbukti melanggar hukum. “Saya rasa kita tidak boleh memandang bulu kalau masalah hukum-hukum yang tentu menjadi kepercayaan publik jatuh gitu apalagi kalo melanggar hukum,” tuturnya.
Memacu Belanja Negara di APBN Konservatif
Konsolidasi fiskal pada tahun ini diyakini berjalan dengan cukup solid. Prognosis itu ditandai dengan proyeksi defisit APBN sebesar 2,28 persen dari PDB atau lebih rendah dari target 2,84 persen.
Penerimaan negara pun diyakini menembus 107,1 persen atau Rp2.637 triliun naik 7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Hanya saja, dari sisi belanja pemerintah terlihat belum cukup agresif mengoptimalisasi serapan anggaran.
Padahal, belanja negara menjadi salah satu mesin yang mendorong aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Urgensi untuk mengoptimalisasi belanja semakin tinggi menyusul data Indeks Keyakinan Konsumen Juni 2023 yang turun 127,1 dari Mei 128,3.
Di sisi lain, pemerintah pada sisa tahun ini akan memfokuskan belanja pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda besar terhadap ekonomi dan penguatan daya beli.
Mati Suri Bisnis BBM Pertashop Digempur Pertamini
Kian menjamurnya penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran skala rumahan atau yang kini dikenal dengan Pertamini disebut-sebut menjadi biang kerok ratusan Pertamina Shop (Pertashop) mati suri hingga gulung tikar.
Terlebih, dengan adanya disparitas harga jual Pertamax dan Pertalite yang mencapai Rp2.500—Rp2.800 per liter membuat kinerja bisnis pelaku usaha Pertashop terus merugi karena pembeli lebih memilih membeli BBM yang lebih murah seperti Pertalite.
Padahal, Pertashop sebagai lembaga penyalur PT Pertamina (Persero) skala kecil memang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen yang tidak terjangkau oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, Pertashop hanya menjual produk nonsubsidi seperti BBM, LPG, dan produk Pertamina ritel lainnya.
Berbalut jas hitam dan pin emas di sisi kiri kerahnya, Presiden Joko Widodo hanya memberi pernyataan selama enam menit. Setelahnya dia pergi sejenak meninggalkan sejenak hiruk pikuk kesibukan di Ibu Kota.
Senin, 3 Juli 2023, Presiden meluangkan waktu singkat sebelum menunggangi burung besi kenegaraan, terbang ke dua negara tetangga. Selain agenda kunjungan kerja ke Australia selama dua hari, Jokowi juga dijadwalkan mendarat di Papua Nugini dalam satu hari.
Setelahnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu terbang memasuki wilayah NKRI dan mendarat di Provinsi Papua. Namun, 11 menit sebelum keberangkatan pada 11.30 WIB siang itu, dimanfaatkan untuk memberi komentar penting.
“Segera kita putuskan. Insya Allah bulan ini akan kita putuskan,” katanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pekan lalu.
Pernyataan ini merujuk pada rencana divestasi PT Vale Indonesia Tbk. kepada holding pertambangan Mining Industry Indonesia atau dikenal MIND ID. Jokowi membidik Juli sebagai waktu untuk mengeluarkan keputusan pemerintah menanggapi wacana tersebut.
Divestasi menjadi syarat bagi Vale Indonesia mengalihkan status kontrak karya (KK) yang akan berakhir pada 2025. Peralihan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menuntut perusahaan dengan kepemilikan asing harus melepas saham kepada pemerintah dengan total 51 persen.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
