Bisnis.com, JAKARTA - Penerbitan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue diperkirakan masih akan menjadi pilihan di tengah peningkatan suku bunga. Akan tetapi, analis melihat minat emiten untuk melakukan rights issue akan menurun seiring berjalannya agenda Pemilihan Umum (Pemilu).
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina mengatakan secara umum aksi rights issue akan tetap semarak di Bursa Efek Indonesia pada semester II/2023. Menurutnya, rights issue sebagai salah satu alternatif pendanaan akan tetap menjadi pilihan di tengah tingginya suku bunga kredit saat ini.
"Namun semakin mendekati Pemilu, minat right issue mungkin akan lebih menurun. Hal ini karena para pelaku pasar cenderung wait and see melihat kondisi pasar serta politik," kata Martha ketika dihubungi, Senin (3/7/2023).
Sementara itu, kata dia, para pengusaha juga akan lebih berhati-hati atau menahan diri sebelum melakukan ekspansi saat tahun politik, sehingga minat right issue bisa menurun.
Menurutnya, pada semester II/2023 ini terdapat beberapa sektor yang berpeluang melakukan right issue, yakni sektor keuangan karena kebutuhan dana untuk permodalan.
"Sektor lainnya adalah ritel yang agresif untuk mengembangkan jaringan pasca-pandemi berakhir," ucap Martha.
Baca Juga
Senada dengan Martha, Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan mengatakan investor dan emiten masih wait and see untuk melakukan aksi rights issue di semester II/2023 ini.
Menurutnya, beberapa faktor seperti faktor pasar yang kurang atraktif hingga pemilu membuat penerbitan rights issue bisa kurang diminati di paruh kedua tahun ini.
"Pipeline rights issue kami belum banyak. Kalau kita lihat tahun ini enggak terlalu atraktif dari rights issue," ujar Kevin ditemui di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Adapun berdasarkan catatan BEI hingga 23 Juni 2023, BEI mencatat terdapat 18 perusahaan yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp31,6 triliun. Sebanyak 18 perusahaan tersebut berasal dari beberapa sektor, yakni sektor konsumer 7 perusahaan, sektor finansial 6 perusahaan, dan sektor energi 5 perusahaan.
Selain itu, masih terdapat 24 perusahaan yang tercatat dalam pipeline rights issue, yakni satu perusahaan dari sektor basic materials dan transportasi dan logistik. Lalu 4 perusahaan dari konsumer non-cyclicals, 5 perusahaan sektor energi, 6 perusahaan sektor finansial, dan 7 perusahaan berasal dari sektor konsumer cyclicals.
