Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyebut lembaganya siap menghadirkan bursa aset kripto pada 2023.
Hal ini tertuang dalam rumusan hasil Rapat Kerja Bappebti tahun 2023 yang berlangsung pada 19-20 Januari 2023. Komitmen tersebut juga sesuai mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Didid mengatakan pihaknya akan segera membuat kelengkapan ekosistem perdagangan fisik aset kripto.
“Sesuai arahan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, agar Bappebti segera membuat kelengkapan ekosistem perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Dengan kata lain, kami siap menghadirkan bursa kripto pada 2023 ini,” kata Didi dalam keterangan tertulis, Senin (23/1/2023).
Selain itu, menurut Didid, Bappebti akan terlibat secara aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait PPSK.
Sebab, perlu ditetapkan batasan kewenangan Bappebti dan OJK,serta definisi yang jelas mengenai komoditasi dan derivatif dalam industri perdagangan berjangka komoditi.
Baca Juga
Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko mengatakan pembentukan bursa kripto kian diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia keuangan. Menurutnya, kripto akan menjadi salah satu aset utama yang akan digunakan dan diinvestasikan secara luas dalam jangka panjang.
Didid juga tidak memungkiri pelemahan pada pasar kripto sepanjang tahun 2022 dapat mempengaruhi prospek kelas aset ini ke depannya. Meski demikian, pihaknya optimistis kondisi pasar aset kripto akan kembali pulih dan menguat ke depannya.
Sebaliknya, Didid mengatakan momentum ini dimanfaatkan Bappebti untuk menyempurnakan regulasi–regulasi terkait pembentukan bursa kripto Indonesia. Menurutnya, kehadiran bursa kripto Indonesia nantinya akan turut memulihkan minat serta nilai transaksi aset ini di masa depan.
Dia melanjutkan pembentukan bursa kripto diharapkan rampung pada tahun ini dengan memperhatikan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Didid mengatakan Bappebti memiliki waktu 6 bulan untuk menyusun regulasi-regulasi terkait acuan masa transisi selama dua tahun perpindahan dari aset kripto dan derivatif dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk di dalamnya pembentukan bursa kripto.
