Bisnis.com, JAKARTA — Antusiasme investor terhadap seri baru surat berharga negara (SBN) ritel yang bakal segera dirilis, yakni sukuk ritel seri SR017, diyakini bakal tak kalah tingginya dibandingkan dengan seri sebelumnya, apalagi di tengah terbatasnya pilihan instrumen investasi yang stabil saat ini.
Menariknya, berbeda dibanding dugaan sejumlah analis, pemerintah justru menawarkan kupon sebesar 5,90 persen per tahun pada instrumen ini, lebih tinggi ketimbang seri SBN ritel yang terbit sebelumnya, yakni SBR011 yang sebesar 5,50 persen.
Ini juga bakal menjadi instrumen SBN ritel dengan kupon tertinggi sejak SR013 yang terbit pada akhir September 2020. Seri tersebut mendapatkan kupon 6,05 persen per tahun. Sejak itu, seri SBN ritel lainnya yang terbit setelahnya memiliki kupon di bawah 5,70 persen per tahun. Adapun, SR017 memiliki karakteristik yakni dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) setelah holding period selama 3 bulan.
Ulasan tentang prospek sukuk ritel seri SR017 yang menawarkan kupon sebesar 5,90 persen per tahun, tertinggi sejak September 2020 menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Rabu (17/8/2022):
1. Mengurai Rekam Jejak Ekonomi Jelang Nota Keuangan RAPBN 2023
Pertumbuhan ekonomi domestik yang solid, tren inflasi yang meningkat, keberlanjutan subsidi bahan bakar, tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, menjadi sejumlah catatan menjelang pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2023 oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (16/8/2022).
Dalam pidato tentang Rancangan Undang-Undang APBN 2023 beserta nota keuangannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi dengan cepat.
Hal itu tecermin dari pemulihan ekonomi Indonesia yang berada dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01 persen pada kuartal I/2022 dan menguat signifikan menjadi 5,44 persen kuartal II/2022.
Namun, pemerintah mewaspadai adanya tekanan ekonomi dari eksternal. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) pada tahun ini menurunkan proyeksi ekonomi, dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk 2022.
2. Tawarkan Kupon Tinggi, Prospek SBN Ritel SR017 Bakal Cerah
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, telah mengumumkan rencana penerbitan SR017. Instrumen ini bakal segera dapat dibeli oleh investor ritel sejak Jumat (19/8/2022) pukul 09.00 WIB mendatang.
Periode penawaran akan berlangsung hingga Rabu (14/9/2022) pukul 10.00 WIB. Investor dapat memesan instrumen itu setiap saat secara online selama periode pemasaran tersebut melalui 31 mitra distribusi (midis) yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Tahun ini, pemerintah telah menerbitkan empat seri SBN ritel sebelum seri SR017 ini. Ini merupakan seri sukuk ritel kedua yang terbit tahun ini. Sebelumnya, SR016 terbit pada Maret 2022 lalu berhasil terserap Rp18,44 triliun dengan kupon yang diberikan yakni sebesar 4,95 persen per tahun.
Dengan demikian, terlihat bahwa kupon yang diberikan pada SR017 ini jauh lebih tinggi ketimbang seri pendahulunya yang sejenis. Lantas, apakah minat investor bakal tinggi pula terhadap instrumen ini?
3. Utang Pemerintah, RAPBN 2023 Butuh Dana Rp598,2 Triliun
Hingga Juli 2022 utang pemerintah RI tercatat naik menjadi Rp7.163,1 triliun. Dengan begitu, utang pemerintah naik Rp40 triliun dibandingkan periode Juni 2022 sebesar Rp7.123 triliun. Sementara itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) atau debt to GDP per Juli 2022 mencapai 37,91 persen, turun tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 39,56 persen.
Pemerintah memproyeksikan defisits anggaran pada RAPBN 2023 sebesar 2,85 persen dari PDB. Proyeksi tersebut setara dengan Rp598,2 triliun.
Defisit anggaran biasanya akan ditutup dengan mencari sumber pembiayaan, baik dalam bentuk pinjaman atau dengan menjual surat utang melalui mekanisme pasar.
Terkait dengan surat utang negara, Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato nota keuangan, Selasa (16/8/2022) menyebutkan untuk surat utang negara berjangka 10 tahun diberlakukan suku bunga sebesar 7,85 persen.
Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan akan dicari dari sumber yang aman dan dikelola dengan hati hati. Pemerintah, lanjut Presiden, berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Presiden juga menyebutkan bahwa tingkat rasio utang akan selalu dijaga agar tetap aman. Selain itu, Presiden menyatakan tentang pendalaman pasar keuangan.
4. Menanti Akhir dari Sinyal Kuat Kenaikan Harga BBM Subsidi
Opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite terus diembuskan, baik dari kalangan pemerintah maupun praktisi ekonomi, sejalan dengan tren konsumsi komoditas subsidi itu yang kian hari makin tidak terkendali.
Di sisi lain, keinginan pemerintah agar kuota BBM subsidi tidak jebol demi menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak makin berat karena subsidi, masih dinilai setengah hati.
Hingga kini, pemerintah tak kunjung menerbitkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum untuk melakukan pembatasan.
Kendati Jokowi dalam berbagai kesempatan secara tidak langsung memberikan sinyal kalau APBN tidak akan selamanya kuat menanggung beban subsidi yang kian membengkak seiring dengan lonjakan konsumsi dan harga minyak mentah dunia, nyatanya hingga hari ini pemerintah masih menahan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kilogram yang sempat diwacanakan pemerintah sejak awal tahun ini.
5. Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan 2022
Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/8/2022) pagi.
Pidato yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 itu berisi tentang tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi juga menggunakan busana khas daerah Nusantara. Tahun ini, Presiden Jokowi mengenakan busana adat dari Provinsi Bangka Belitung, yakni Baju Paksian dengan dominasi warna hijau dan memiliki motif pucuk rebung.
