Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menaikan anggaran infrastruktur dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 pada Selasa (16/8/2022). Kendati anggaran tersebut meningkat, saham-saham grup BUMN karya masih belum bergeliat.
Mengutip nota keuangan, Selasa (16/8/2022), Jokowi menganggarkan belanja infrastruktur pada 2023 sebesar Rp392 triliun, tumbuh 7,8 persen dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp363,8 triliun.
Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp213,38 triliun yang meliputi belanja K/L sebesar Rp189,21 triliun dan non K/L sebesar Rp24,17 triliun.
Kemudian, anggaran infrastruktur melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp92,98 triliun dan anggaran infrastruktur melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp85,64 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk 5 hal utama yakni infrastruktur layanan dasar; pemerataan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan infrastruktur transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi).
Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; dan meningkatkan sinergitas pendanaan antar pemerintah pusat (K/L dan non K/L) dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.
Baca Juga
Ternyata, peningkatan belanja infrastruktur pemerintah ini tidak serta merta meningkatkan kinerja saham BUMN karya. Adapun, saham 4 BUMN karya kompak mengalami koreksi pada penutupan perdagangan Selasa (16/8/2022).
Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mengalami pelemahan paling dalam dengan terdepresiasi 1,71 persen atau 10 poin ke level 575. Disusul saham PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang melemah 0,98 persen ke level 1.015.
Selanjutnya, saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) melemah masing-masing 0,93 persen dan 0,62 persen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidatonya dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan di Ruang Sidang Paripurna MPR/DPR, Jakarta pada Selasa (16/8/2022).
Anggaran tersebut, diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
Jokowi menyampaikan, guna mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah akan menggunakan strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan.
"[Ini] Akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," katanya.
