Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menang PKPU, Garuda Indonesia (GIAA) Jadi Rights Issue

PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) memastikan akan melakukan penerbitan saham baru lewat mekanisme right issue usai mencapai homologasi dengan kreditur dalam voting PKPU.
Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Yogyakarta./Antara
Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Yogyakarta./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) memastikan untuk melakukan penerbitan saham baru lewat mekanisme rights issue tahap pertama usai mencapai homologasi dengan kreditur dalam voting proposal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Jumat (17/6/2022).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dalam waktu dekat aksi korporasi yang memungkinkan untuk direalisasikan adalah penerbitan saham baru lewat rights issue. Rencananya, aksi tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu dekat.

Irfan mengatakan aksi korporasi ini harus disetujui lebih dulu oleh para pemegang saham. Namun, untuk penerbitan surat utang belum dapat diperkirakan waktunya.

“Paling memungkinkan penerbitan saham baru insyaallah dilakukan RUPS mendatang membutuhkan persetujuan pemegang saham di Garuda. Pada saat yang sama ini akan turun juga PMN karena kita sudah memenuhi syarat penting dari pencairan PMN pemerintah tercapainya homologasi,” kata Irfan, Jumat (17/6/2022).

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio mengatakan aksi rights issue akan dilakukan setelah kinerja perseroan menunjukkan progres yang lebih baik.

Rights issue pertama dulu terhadap pemerintah setelah itu kinerjanya harus bagus baru kita lihat,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah bakal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Garuda Indonesia jika proses PKPU telah mencapai perdamaian dan homologasi.

PMN tersebut bakal masuk melalui skema rights issue sebesar Rp7,5 triliun. Rencananya, ini bakal dilaksanakan pada kuartal III/2022 dan membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen.

Kemudian, tahap kedua, rights issue bakal dilaksanakan sebagai pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah turun menjadi 51 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper