Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan skema private placement senilai Rp157 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Kamis (30/12/2021), pemerintah menerbitkan 4 seri SUN dengan cara Private Placement kepada Bank Indonesia.
Penerbitan SUN hari ini merupakan transaksi yang kedua dalam rangka implementasi SKB III.
Keempat SUN yang diterbitkan berjenis variable rate (VR) meliputi seri VR0070 yang jatuh tempo 30 Desember 2026 dengan nilai penerbitan Rp40 triliun. Seri kedua, VR0071 diterbitkan sebesar Rp40 triliun dengan waktu jatuh tempo 30 Desember 2027.
Selanjutnya, seri VR0072 juga diterbitkan sebesar Rp40 triliun dengan masa jatuh tempo pada 30 Desember 2028. Terakhir, seri VR0073 dengan waktu jatuh tempo pada 30 Desember 2029 diterbitkan sebanyak Rp37 triliun.
Tingkat kupon yang ditawarkan untuk keempat seri SUN tersebut adalah sebesar suku bunga reverse repo Bank Indonesia tenor 3 bulan. Kupon tiga bulan pertama masing-masing seri sebesar 3,05063 persen.
Baca Juga
Transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
"Transaksi ini merupakan wujud kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang bersama-sama berperan dalam menangani dampak Covid-19. Pemerintah tetap menjaga bahwa kebijakan penanganan dampak Covid-19 ini tetap dalam koridor pengelolaan keuangan yang pruden dan kredibel," tulis DJPPR dalam keterangan resmi.
Hal ini menjadi pertimbangan penting mengingat target Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal di tahun 2023. Dari sisi pembiayaan APBN, pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan debt affordability untuk menjaga kesinambungan fiskal.
