Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mengungkapkan khusus induk usaha saja memiliki utang mencapai US$9,8 miliar atau setara Rp140,14 triliun (kurs Rp14.300). Guna mengurangi utang tersebut terdapat tiga tantangan utama.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetyo menjelaskan pilihan restrukturisasi Garuda Indonesia merupakan pilihan restrukturisasi total, ini merupakan pilihan agar posisi liabilitas bisa turun ke posisi yang berkelanjutan.
Dia menyebut kondisi terkini dari emiten berkode GIAA ini masih tertekan oleh jumlah utang yang mencapai US$9,8 miliar berdasarkan perhitungan PSAK 73 yang termasuk sewa di masa depan dan provisi maintenance.
"Total utang mencapai US$9,8 miliar, total kreditur 800 kreditur lebih, total pendapatan di masa pandemi dibandingkan dengan 2019 turun hampir 70 persen, sehingga operating marjin menjadi negatif 70 persen dari kondisi pra Covid-19 yang menyebabkan masalah likuiditas dan solvabilitas," urainya dalam paparan publik, Senin (20/12/2021).
Selain itu, sejumlah pesawat juga terkena larangan terbang sementara akibat perawatan dan stop operasi untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, perseroan juga mencatatkan nilai ekuitas negatif US$3 miliar atau Rp42,9 triliun karena penurunan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penurunan biaya.
Kondisi lainnya yakni dalam kontrak perjanjian sewa pesawat dengan lessor mengalami hell and high water atau kondisi sewa dan pembelian pesawat yang lebih mengamankan posisi lessor dan pabrikan.
Baca Juga
Kondisi terakhir yakni kontribusi margin sampai dengan kuartal III/2021 masih tidak dapat menutupi fix cost perusahaan walaupun pendapatan sudah membaik.
"Kuartal IV/2021 diharapkan membaik dan cukup membiayai operating aircraft yang dioperasikan," terangnya.
Lebih lanjut, restrukturisasi GIAA memiliki target menyehatkan kondisi liabilitas agar dapat lebih berkelanjutan. Terdapat sejumlah tantangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Pertama, di level operasional dampak tekanan keuangan ke operasional yakni terbatasnya keuangan menyebabkan sejumlah aspek operasi tidak dapat berjalan maksimal. Contohnya alat produksi berupa pesawat harus tetap dipelihara, sehingga pemeliharaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban.
Kedua, tantangan pengelolaan keuangan skema restrukturisasi yang ada perlu memperhatikan kondisi likuiditas Garuda dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Garuda.
Ketiga, mekanisme legal, dengan pilihan terbaik saat ini adalah menyelesaikan pemenuhan kewajiban keuangan melalui protokol PKPU, sehingga akan melindungi kepentingan semua pihak guna menghasilkan penyelesaian terbaik bagi debitur dan kreditur.
"Sebagaimana diketahui 9 Desember 2021, PN mengabulkan permohonan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang oleh PT Mitra Buana Koorporindo yang saat ini restrukturisasi PKPU sementara selama 45 hari kerja, terhitung sejak 9 Desember 2021," katanya.
