Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Indosat Yakin Dapat Gabung Frekuensi dengan Tri, Ini Alasannya

Saat Tri-Indosat konsolidasi sudah ada UU Ciptaker pasal 33 ayat 6, yang menyebutkan bahwa operator seluler dapat melakukan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya setelah mendapat persetujuan pemerintah.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 18 September 2021  |  05:49 WIB
Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk (ISAT) meluncurkan layanan 5G komersial pertama di Surakarta, Jawa Tengah, pada Selasa (22/6/2021). -  Indosat.
Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk (ISAT) meluncurkan layanan 5G komersial pertama di Surakarta, Jawa Tengah, pada Selasa (22/6/2021). - Indosat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. (ISAT) meyakini spektrum frekuensi perusahaan pascamerger dengan PT Hutchinson 3 Indonesia dapat digabung, sesuai dengan yang termuat dalam undang-undang no.11/2020 tentan Cipta Kerja.

Director & Chief Operating Officer Indosat Vikram Sinha mengatakan era merger Indosat dan Tri Indonesia berbeda dengan saat XL merger dengan Axis pada 2013.

Pada saat Tri-Indosat konsolidasi sudah ada UU Ciptaker pasal 33 ayat 6. Pasal tersebut menyebutkan bahwa operator seluler dapat melakukan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, peraturan tersebut sebelumnya tidak termuat dalam UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi atau ketika XL dan Axis merger.

“Saat kedua perusahaan telekomunikasi bergabung (XL Axiata dan Axis) beberapa tahun lalu, peraturan dan undang-undangnya berbeda. Sekarang setelah Omnibus Law, semuanya berubah," kata Vikram di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Sekadar informasi, kebijakan berbagi spektrum saat XL merger dengan Axis hanya tertuang pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 25 ayat (2) PP No. 53/2000 menyebutkan bahwa izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri.

Saat ini peraturan UU no.11/2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggara telekomunikasi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

UU Cipta Kerja juga membawa semangat untuk pemanfaatan spektrum secara efisien dan efektif di tengah pandemi Covid-19 dan kebutuhan terhadap frekuensi yang makin tinggi. Konteks merger keduanya berbeda.

"Sangat penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan spektrum secara efektif. Itulah sebabnya ada Omnibus Law, yang mendukung para pemegang saham agar yakin dan siap untuk berinvestasi. Jadi, ini jangan disamakan dengan XL-Axis," katanya.

Sekadar informasi, pada aksi merger PT XL Axiata Tbk dengan PT AXIS Telekom, frekuensi milik AXIS sebesar 10 MHz di frekuensi 2.100, dikembalikan ke pemerintah.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

indosat penataan frekuensi hutchison 3 Cipta Kerja
Editor : Hafiyyan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top