Bisnis.com, JAKARTA - Entitas BUMN, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) atau Wika Gedung menyatakan ketertarikannya untuk ikut terlibat dalam pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Direktur Utama Wika Gedung Nariman Prasetyo menjelaskan, pembangunan di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur nantinya akan diikuti oleh seluruh emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi.
Meski saat ini proyek tersebut terhambat karena pandemi virus corona, pihak WEGE telah menyiapkan sejumlah rencana agar dapat meraih kontrak yang menjadi incaran.
Tim pemasaran di WEGE sejauh ini juga telah memetakan proyek-proyek dan bangunan potensial yang nantinya dibutuhkan di ibu kota negara baru tersebut.
“Kami selalu siap mencari peluang kontrak baru, apalagi jika pembangunan di ibu kota negara baru dilaksanakan nantinya. Ini menjadi kesempatan yang bagus untuk perusahaan,” jelasnya, Jumat (4/12/2020)
Nariman melanjutkan, dari anggaran pembangunan gedung di ibu kota baru senilai Rp51 triliun, WEGE memperkirakan dapat meraih 20 persen dari total tersebut. WEGE juga akan memfokuskan upaya tersebut pada proyek-proyek yang telah diprioritaskan.
Baca Juga
Adapun, 20 persen dari total proyek gedung Rp51 triliun tersebut berkisar Rp10,2 triliun.
“Yang paling utama adalah proyek tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan,” katanya.
Sementara itu, hingga akhir November 2020, WEGE telah emngantongi nilai kontrak baru senilai Rp2,32 triliun. Nariman mengatakan, jumlah tersebut telah mencapai 68 persen dari target kontrak baru tahun 2020 sebesar Rp3,44 triliun.
Sektor konstruksi masih menjadi kontributor terbesar untuk kontrak baru perusahaan dengan perolehan Rp2,11 triliun dari target sektor Rp3,15 triliun. Kemudian, bidang industri menyumbangkan nilai kontrak baru sebesar Rp198,53 miliar dari targetRp266,72 miliar.
Selanjutnya, sektor konsesi menyumbangkan kontrak baru sebesar Rp17,85 miliar dari target yang ditentukan WEGE dari bidang ini senilai Rp20,07 miliar.
Sementara itu, berdasarkan segmen, sebanyak 71 persen dari kontrak baru yang didapat perusahaan merupakan pembangunan fasilitas publik, diikuti oleh perkantoran sebesar 21 persen, dan komersial serta hunian (residen) masing-masing 5 persen dan 3 persen.
