Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

5 Emiten BUMN Bakal Diguyur Dana Pemerintah Total Rp25 Triliun, Siapa Saja?

Komisi VI DPR telah menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN), dana pinjaman, dan pencairan utang pemerintah kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (16/7/2020). 
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 16 Juli 2020  |  13:03 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA— Usulan penyertaan modal negara, dana pinjaman, dan pancairan utang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendapat restu dari Komisi VI DPR.

Komisi VI DPR telah menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN), dana pinjaman, dan pencairan utang pemerintah kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (16/7/2020). 

Secara detail, Komisi VI DPR menyetujui usulan pencairan utang pemerintah kepada BUMN dalam tahun anggaran 2020 dengan total senilai Rp116 triliun. Dari jumlah itu, ada tiga emiten pelat merah yang akan menerima dana pemerintah.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. akan menerima pencairan utang pemerintah senilai Rp8,94 triliun. Nilai itu berasal dari kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol.

Selanjutnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. juga akan mendapatkan Rp5 triliun. Korporasi jalan tol milik negara itu mendapatkan pencairan atas utang kekurangan pembayaran pemerintah terkait pembelian lahan pada 2016—2020.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. juga akan menerima Rp59,91 miliar dari pemerintah. Pencairan utang pemerintah itu berasal dari kekurangan penggantian lahan proyek jalan tol Serang—Panimbang dari 2018—2020.

Di sisi lain, Komisi VI DPR menyetujui besaran dana pinjaman pemerintah kepada BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan menerima Rp11,5 triliun.

Dalam kesimpulan rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir terungkap peruntukan dana pinjaman pemerintah. Untuk Garuda Indonesia, akan digunakan untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

Adapun, dana pinjaman kepada Krakatau Steel digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

Dengan demikian, total dana pemerintah yang akan diguyurkan kepada lima BUMN berstatus perusahaan terbuka itu mencapai Rp25,52 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN penyertaan modal negara
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top