Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China harus memutar otak lebih keras lagi untuk menarik minat investor asing seiring dengan rencana penerbitan obligasi negara senilai US$666 miliar atau 4,73 triliun yuan pada tahun ini.
Dilansir dari Bloomberg pada Rabu (3/6/2020), saat ini tingkat kepemilikan asing pada obligasi China adalah sebesar 8,6 persen. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dan tidak berada jauh di belakang tingkat kepemilikan asing pada obligasi Jepang sebesar 13 persen.
Pemerintah China berencana akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) senilai US$666 miliar pada tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun tingkat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah China berada di angka 0,01 persen.
Meski demikian, obligasi keluaran pemerintah China dinilai tidak dapat diperdagangkan langsung secara efektif. Hal ini karena obligasi pemerintah, yang mayoritas dibeli oleh bank-bank negara tersebut, umumnya lebih sering dipertahankan dibanding diperjualbelikan. Dengan demikian, investor asing akan merugi cukup besar bila memutuskan untuk menjual obligasi tersebut.
Selain itu, imbal hasil (yield) obligasi ini juga tidak menawarkan premi diatas utang dari bank-bank yang mendapatkan pinjaman dari pemerintah China untuk melakukan kebijakan penerbitan obligasi. Adapun, hingga Mei 2020, perdagangan pada pasar obligasi China berada di kisaran 5,3 triliun yuan yang seperempat diantaranya adalah obligasi pemerintah.
Edmund Goh, Asia fixed-income Investment Director di Aberdeen Standard Investments, Shanghai mengaku pihaknya tidak membeli obligasi milik pemerintah China. Ia menilai likuiditas surat utang keluaran pemerintah tersebut buruk.
Baca Juga
“Selain itu, spread antara obligasi pemerintah daerah di China dan keluaran pemerintah pusat juga terlalu kecil,” jelasnya.
Salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan China, Xu Jinghua mengatakan pemerintah menyadari masalah ini dan akan segera mengeluarkan kebijakan terkait untuk meningkatkan minat investor terhadap obligasi keluaran pemerintah.
“Kami akan meningkatkan likuiditas surat utang milik pemerintah daerah pada pasar sekunder. Selain itu, kami juga akan mendorong perlahan pasar utang lokal agar penerbitan obligasi negara dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
