Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal perombakan manajemen badan usaha milik negara (BUMN) kembali menguat. Setelah Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), rencana perubahan kepengurusan BUMN bisa terjadi di tubuh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).
PGAS dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan hari ini, Juat (15/5/2020) mulai pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda RUPS adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Secara keseluruhan ada tujuh agenda yang akan dibahas dalam rups yang digelar di Kantor Pusat PGN, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat.
Adapun, saat ini susunan pengurus PGAS adalah sebagai berikut
Komisaris
- Komisaris Utama : Arcandra Tahar
- Komisaris : Mas'ud Khamid
- Komisaris : Luky Alfirman
- Komisaris: : Kiswodarmawan
- Komisaris: : Paiman Rahardjo
- Komisaris: : Christian H. Siboro
Direksi
- Direktur Utama : Gigih Prakoso Soewarto
- Direktur : Redy Ferryanto
- Direktur : Arie Nobelta Kaban
- Direktur : Dilo Seno Widagdo
- Direktur : Desima Equalita Siahaan
- Direktur : Syahrial Mukhtar
Di samping perubahan susunan pengurus, RUPS juga akan memutuskan perihal pengesahan laporan keuangan tahun 2019, penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen. Selanjutnya, penetapan tantiem untuk direksi dan komisaris PGAS tahun buku 2019.
Baca Juga
Tahun lalu, kinerja PGAS cukup tertekan. Laba bersih pada 2019 turun 77,84 persen menjadi US$67,58 juta.
Berdasarkan laporan keuangan 2019, PGAS membukukan pendapatan sebesar US$3,84 miliar, turun 0,56 persen dibandingkan 2018. Sementara itu, beban pokok tercatat naik 2,37 persen menjadi US$2,61 miliar.
Pencatatan laba bersih menurun lebih tajam dari laba kotor lantaran adanya kenaikan pada sejumlah pos beban operasional. Beban keuangan misalnya, meningkat menjadi US$172,54 juta. Selain itu, beban umum dan administrasi meningkat menjadi US$269,78 juta.
Peningkatan beban ini juga dikontribusi oleh adanya sejumlah beban tambahan, yakni penurunan aset keuangan sebesar US$98,29 juta dan provisi atas sengketa pajak yang mencapai US$127,72 juta.
Perseroan juga mengalami rugi selisih kurs yang lebih besar pada 2019. Tercatat rugi selisih kurs mencapai US$27,99 juta, naik dari posisi pada 2018 sebesar US$18,83 juta.
