Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Wakil Presiden menunggu penjelasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyelesaian pembayaran dana talangan korban Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tengah menangani penyelesaian gagal bayar dana talangan Lapindo kepada keluarga Bakrie sesuai jadwal yang disepakati.
"Kita tunggu menteri keuangan yang memberikan penjelasan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, saat ini kementerian keuangan tengah menekuni proses penyelesaian tunggakan dana talangan ini. Untuk itu, hasil akhir dari proses ini akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Pada 2015, pemerintah mengucurkan dana talangan kepada Lapindo milik Grup Bakrie senilai Rp827 miliar. Dana talangan ini diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015.
Dalam skema dana talangan ini, Grup Bakrie harus mengembalikan dalam 4 tahun atau paling lambat 10 Juli 2019. PT Minarak Lapindo harus mengembalikan pinjaman ini berikut bunganya sebesar 4,8% per tahun.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan seperti dilansir Bisnis.com, total tunggakan PT Lapindo Brantas Inc dan Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah beserta bunga dan denda hingga jatuh tempo mencapai Rp1,76 triliun.
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menyebutkan CEO PT Bakrie & Brothers Tbk. Anindya Novyan Bakrie memang pernah menemui dirinya beberapa kali dalam empat pekan terakhir. Akan tetapi kedatangan bos bisnis grup Bakrie itu terkait kapasitasnya sebagai pemimpin sejumlah organisasi dunia usaha.
"[Datang dan berbicara dengan] kita [Kantor Wapres] dalam [upaya] penguatan ekonomi khususnya Indonesia dan juga negara APEC. Kan dia sebagai ketua ABAC [APEC Business Advisory Council]," katanya.
Pekan lalu, Anindya N. Bakrie, Direktur Utama Bakrie and Brothers (BNBR), menuturkan pihaknya tengah membentuk tim untuk mendiskusikan penyelesaian dana talangan dengan pemerintah. Untuk itu pihaknya menunggu hasil dari tim yang berkomunikasi dengan pemerintah untuk proses penyelesaian.
"Kita ingin solusi yang baik. Kita menghormati apa yang diarahkan oleh pemerintah," kata Anindya di Kantor Wakil Presiden kala itu.
Anindya tidak dapat memperkirakan jangka waktu negoisasi hutang ini dapat dilakukan. Meski begitu ia memastikan baik grup dalam Keluarga Bakrie maupun pemerintah akan mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan ini.
"[Target penyelesaian] Kita serahkan pada tim," katanya.
