Bisnis.com, JAKARTA - Emiten kontruksi mulai menyiapkan rencana untuk menggarap peluang dari kebijakan pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Dari data Bappenas, setelah dilakukan penyusunan dan penyelesaian kajian pada 2017--2019, pada tahun depan pemerintah bakal menyiapkan regulasi dan kelembagaan, menyusun master plan kota dan perencanaan teknis kawasan.
Pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED) kawasan, groundbreaking pengembangan ibu kota baru. Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN direncanakan pada 2022--2024 dan awal pemindahan ke ibu kota baru dilakukan pada 2024.
Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk. Lukman Hidayat mengatakan saat ini pihaknya menyiapkan tim untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, antara lain Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga dari institusi lainnya.
Informasi yang menjadi perhatian antara lain konsep dan skema pembangunan ibu kota baru.
“Soal ikut tidaknya kami, yes kami ikut. [Untuk] contohnya kami bisa siapkan kemampuan dalam sistem penyediaan air minum (SPAM) dan juga kemampuan di energi untuk membangun pembangkit listrik karena sebelum bangun gedung kan pasti diperlukan itu dulu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Baca Juga
Namun, untuk saat ini emiten dengan ticker PTPP ini belum menentukan secara pasti jenis proyek apa saja yang akan dibidik dalam pembangunan ibu kota baru.
“Kami masih cari info sebanyak mungkin, perkiraan kebutuhan dana juga belum ada,” kata Lukman.
Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Haris Gunawan menyatakan perseroan siap berkontribusi dalam membangun Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur, salah satunya dengan memprakarsai pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara melalui anak usaha PT Waskita Toll Road.
"Waskita mendukung dari sisi teknologi dan pembiayaan, kemampuan kami akan lebih fleksibel. Pembangunan masih 2022-2024, kalau kajian sudah selesai akhir tahun kami akan masuk," ujarnya.
Haris menjelaskan beberapa proyek yang akan digarap perseroan di Ibu Kota baru antara lain sektor energi, transportasi, solar cell, dan bangunan. Kawasan inti pusat pemerintahan itu nantinya akan dibangun dengan klasifikasi modern, sehingga standarisasi harus mengacu pada standar internasional.
Emiten dengan kode saham WSKT ini akan masuk ke Ibu Kota Negara baru mulai 2021 karena pembangunan secara masif diperkirakan baru mulai pada 2022-2024.
Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Nariman Prasetyo menyatakan perseroan memprioritaskan proyek pembangunan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam berpartisipasi pada proyek pemindahan ibu kota.
Hal ini disebabkan pendanaan dari APBN merupakan skema yang paling aman dari sisi finance. Menurutnya, jika perseroan bisa mendapatkan 20% saja dari proyek yang didanai oleh APBN, nilainya sudah mendekati Rp20 triliun.
Pemerintah merencanakan skema pembiayaan pemindahan ibu kota terdiri dari APBN senilai Rp93,5 triliun, KPBU senilai Rp265,2 triliun, dan swasta senilai Rp127,3 triliun.
Beberapa proyek yang dibiayai APBN antara lain infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
Dia menambahkan pihaknya telah memiliki produk modular dan precast yang bisa mendukung pembangunan perumahan di ibu kota baru.
Selain itu, WEGE juga diklaim telah siap dari sumber daya dan teknologi yang sudah ditata dengan baik. Adapun, jenis bangunan yang diperkirakan nantinya bisa digarap perseroan antara lain berupa rumah tapak, high-rise building, perkantoran, resedential, dan lainnya, yang sesuai keahlian WEGE dalam konstruksi bangunan.
