Bisnis.com, JAKARTA - Pembahasan rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor farmasi terus berlanjut. Terbaru, emiten farmasi yakni PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan PT Indofarma (Persero) Tbk. bersiap melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang salah satu agendanya ialah perubahan anggaran dasar, pada 18 September 2019.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro membenarkan RUPSLB dua emiten farmasi yang digelar serentak itu dalam rangka pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor farmasi.
"Salah satu agenda untuk pembentukan holding BUMN Farmasi," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/8/2019).
Pemerintah menargetkan pembentukan holding BUMN Farmasi selesai pada tahun ini. Adapun, PT Bio Farma (Persero) bakal menjadi induk holding farmasi, menaungi Kimia Farma dan Indofarma.
Sebelumnya, Wahyu menyatakan akuisisi saham PT Phapros Tbk. oleh Kimia Farma merupakan langkah awal yang paralel dengan rencana holding BUMN farmasi. Kementerian BUMN berharap akuisisi senilai Rp1,36 triliun itu, dapat menciptakan efisiensi, sinergi antar produk, dan distribusi.
Skenario Emiten
Saat dihubungi secara terpisah, Direktur Keuangan Kimia Farma IG Ngurah Suharta menyampaikan, perseroan masih menyelesaikan detail perubahan anggaran dasar yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Dia memperkirakan, kepastian pasal-pasal yang akan diubah dapat diketahui pada pekan kedua September 2019.
Baca Juga
"Ada beberapa skenario [perubahan anggaran dasar]. Detail perubahan anggaran dasar masih belum final. Saat ini kami masih menyusun dan belum clear," katanya.
Perubahan anggaran dasar menjadi salah satu agenda RUPSLB emiten dengan kode saham KAEF itu. Agenda lainnya, yakni peningkatan modal perseroan melalui hak memesan efek terlebih dahulu, serta dan perubahan pengurus perseroan.
Suharta menjelaskan, perseroan juga bakal memaparkan kinerja semester I/2019 yang saat ini masih proses audit. Dari sisi penjualan, KAEF mengantongi pertumbuhan di atas 20% sepanjang paruh pertama tahun ini. Meski demikian, laba bersih perseroan tertekan karena beberapa faktor.
Pertama, pengadaan obat oleh Kementerian Kesehatan melalui tender yang semula akan dilakukan di semester I/2019 bergeser ke semester II/2019. Kedua, beban bunga yang berasal dari pinjaman bank untuk akuisisi PT Phapros Tbk. pada kuartal I/2019 dan untuk pembukaan outlet baru.
"[Laba tertekan karena] tender dari pemerintah bergeser ke Oktober. Dan ada beban bunga terkait merger dan akuisisi," katanya.
Terkait dengan rencana rights issue, Suharta mengatakan langkah tersebut akan memperkuat struktur permodalan. Aksi korporasi itu juga akan dibahas dalam RUPSLB.
Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto belum dapat memastikan perubahan anggaran dasar tersebut dalam rangka pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor farmasi (Holding Farmasi).
"Kalau itu [holding farmasi] saya belum bisa menyampaikan. Tolong tanyakan ke Kementerian BUMN," katanya kepada Bisnis, pada Rabu (28/8/2019).
