Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Malaysia Suntik Felda Rp21,49 Triliun

Pemerintah Malaysia sepakat menyuntikkan dana bantuan sebesar 6,23 miliar ringgit setara Rp21,49 triliun kepada Otoritas Pengembangan Tanah Federal (Felda) secara bertahap melalui hibah, pinjaman, dan jaminan pemerintah.
Karyawati bearktivitas di samping papan penunjuk pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Rabu (27/2/2019)./Bisnis-Felix Jody Kinarwan
Karyawati bearktivitas di samping papan penunjuk pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Rabu (27/2/2019)./Bisnis-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Malaysia sepakat menyuntikkan dana bantuan sebesar 6,23 miliar ringgit setara Rp21,49 triliun kepada Otoritas Pengembangan Tanah Federal (Felda) secara bertahap melalui hibah, pinjaman, dan jaminan pemerintah.

Hal ini ditempuh untuk mempertahankan badan tersebut, usai pemerintah menemukan kerugian dan utang perusahaan melonjak selama dekade terakhir karena tata kelola yang buruk.

Alokasi tersebut diumumkan oleh Menteri Urusan Ekonomi Malaysia Azmin Ali selama pertemuannya terkait Buku Putih Felda di Parlemen, Rabu (10/4/2019).

Mengutip dari Reuters, Azmin menyebut telah terjadi salah urus dan investasi buruk untuk Felda. Dia juga menuduh mantan perdana menteri Najib Razak menggunakan badan tersebut untuk tujuan politik.

Azmin mengatakan, Felda akan menggunakan opsi untuk mengembalikan pembelian saham senilai US$500 juta di perusahaan sawit Indonesia PT Eagle High Plantations Tbk., kesepakatan yang dibuat selama masa jabatan perdana menteri Najib yang dikritik karena terlalu mahal.

Laporan dalam Buku Putih tersebut, mengikuti penyelidikan yang diperintahkan oleh pemerintah Mahathir Mohamad. Sosok yang berkuasa tahun lalu, setelah mengalahkan koalisi yang berkuasa lama di Malaysia. Dia juga bersumpah untuk menyelesaikan persoalan keuangan Felda dan dugaan korupsi.

“Hal ini bukan hanya kelalain, tetapi kejahatan yang menyebabkan kerugian miliaran dana publik,” kata Azmin tentang temuan laporan tersebut.

Laporan itu menemukan, total kewajiban Felda telah meningkat 12 kali lipat selama 10 tahun menjadi 14,4 miliar ringgit pada 2017. Sementara, saldo kasnya turun dari rata-rata 2,5 miliar ringgit pada periode antara 2007 hingga 2011, menjadi hanya 35 juta ringgit pada Mei 2018.

“Pembatasan arus kas ini berarti bahwa Felda tidak dapat menutupi biaya operasi, menanam kembali biaya, atau memberikan bantuan dan pinjaman kepada para pemukim [petani sawit],” katanya.

Menurutnya, pemerintah Najib telah menghabiskan 2,7 miliar ringgit dana Felda untuk mengumpulkan dukungan politik selama pemilihan umum.

Juru bicara Najib, yang diadili atas dakwaan korupsi, tidak menggapi permintaan komentar atas tuduhan tersebut.

Azmin mengatakan, di parlemen Najib telah meminta Felda untuk membeli saham Eagle High Plantations dari pengusaha Indonesia Peter Sondakh. “Awal tahun ini, Felda memilih untuk melakukan opsi jual untuk melego kembali sahamnya ke Sondakh dengan harga pembelian yang sama ditambah bunga,” katanya.

Di sisi lain, Eagle High tidak segera menanggapi permintaan komentar tersebut. Dalam unggahan di Facebook, Rabu (10/4/2019), Najib membela pembelian tersebut. Menurutnya investasi akan lebih menguntungkan jika harga sawit lebih tinggi pada tahun lalu.

Felda didirikan oleh perdana menteri kedua Malaysia Abdul Razak Hussein pada 1956. Tujuannya untuk memukimkan kembali dan mempekerjakan kaum miskin pedesaan di industri minyak sawit. Lembaga ini tumbuh menjadi badan minyak kelapa sawit terbesar yang dikelola oleh pemerintah.

Persoalan Felda muncul, saat membuat frustasi 650.000 petani kelapa sawit Malaysia, juga dikenal sebagai pemukim, karena mereka telah menimbun utang dengan pendapatan rendah.

FGV Holdings Bhd, unit Felda dan produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia, melantai di bursa pada 2012. Azmin mengatakan, deberapa dana dari hal tersebut mengalir ke Felda, kemudian dihabiskan untuk investasi mencurigakan yang melibatkan transaksi curang.

Menurut laporan pemerintah, Felda juga akan merestrukturisasi pembayaran pokok utangnya, serta menunda pembayaran kembali pinjamannya sebesar 1,98 miliar ringgit pada 2019.

Sisa pinjaman sebanyak 9,3 miliar ringgit akan dilunasi dari 2020 hingga 2028. Pemerintah menegaskan, aset non-strategis akan dijual.    

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Dika Irawan
Editor : Riendy Astria
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper