Menteri BUMN: Restrukturisasi Direksi BUMN Karya Tunggu RUPS

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menunggu rapat umum pemegang saham untuk proses restrukturisasi jajaran direksi kontraktor pelat merah.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 26 Februari 2018  |  13:55 WIB
Menteri BUMN: Restrukturisasi Direksi BUMN Karya Tunggu RUPS
Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) didampingi Dirut PT Len Industri Zakky Gamal Yasin (kiri), Dirut PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro (kedua kiri), dan Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh (kanan) menghadiri Rakor BUMN di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (9/2/2018). - ANTARA/Wira Suryantala

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara menunggu rapat umum pemegang saham untuk proses restrukturisasi jajaran direksi kontraktor pelat merah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengatakan pihaknya akan menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk merestrukturisasi direksi BUMN Karya. Pasalnya, sebagian besar kontraktor pelat merah merupakan perusahan publik.

“Kan belum RUPS, tenang dong sabar kan ini perusahaan publik,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/2).

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang sebelumnya mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya pergantian jajaran direksi kontraktor pelat merah. Akan tetapi, hal tersebut masih menunggu hasil evaluasi dari Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (K3N).

Seperti diketahui, pemerintah memoratorium pekerjaan konstruksi layang di 32 proyek jalan tol dan 4 proyek kereta api pada pekan lalu. Hal itu menyusul rentetan kecelakaan kerja yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah juga telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan evaluasi. Fungsi utama tim tersebut yakni memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, prudent, dan aman.

Sejumlah BUMN karya yang menjadi kontraktor dalam proyek-proyek tersebut juga telah melakukan evaluasi. PT Waskita Toll Road misalnya, melakukan rapat koordinasi untuk pengawasan proyek jalan tol perseroan.

Anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. itu tercatat memiliki 18 ruas tol. Beberapa ruas perseroan yang terkena moratorium pekerjaan layang antara lain Pejagan-Pemalang dan Pemalang-Batang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn

Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top