Bisnis.com, JAKARTA -- Mandiri Sekuritas menilai pemerintah tidak menyerap target maksimum dalam lelang perdana surat utang negara karena investor meminta imbal hasil yang tinggi.
Pada Selasa, (5/1/2016), DJPPR Kementerian Keuangan menggelar lelang perdana surat utang negara (SUN) pada tahun ini. Total penawaran mencapai Rp26,2 triliun, lantas pemerintah memenangkan Rp12 triliun, sesuai dengan target indikatif. Pemerintah memasang target maksimal dimenangkan Rp18 triliun.
Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas, mengatakan pemerintah tidak memenangkan Rp18 triliun dalam lelang kemarin karena investor meminta imbal hasil tinggi.
Meski rerata jarak antara tawaran imbal hasil tertinggi dan terendah hanya 65 bps, seperti biasa pemenang diukur dari imbal hasil tertinggi yang diberikan terhadap imbal hasil terendah, kesenjangan yang melebar dibandingkan dengan lelang sebelumnya.
Alasan lain, yakni pemerintah kemungkinan menanti hasil rapat Bank Indonesia pada 14 Januari. Konsensus saat ini memperkirakan BI memangkas BI Rate karena inflasi kemungkinan jatuh lagi ke kisaran target BI sebesar 3%-5% pada 2016. Kisaran inflasi ini bisa saja terealisasi, mengingat harga BBM premium diturunkan menjadi Rp7.050 per liter dari Rp7.400 per liter dan harga solar dipangkas menjadi Rp5.650 per liter dari Rp6.700 per liter. Harga baru efektif pada 5 Januari 2016.
Pemerintah telah mengeluarkan penerbitan kotor Rp86,6 triliun tahun ini, termasuk penerbitan pre-fundign pada Desember 2015, atau 16,3% dari target penerbitan tahun ini dengan asumsi defisit anggaran 2,1% dari GDP. Handy memprediksi target penerbitan obligasi pemerintah pada 2016 berpotensi lebih tinggi karena defisit anggaran kemungkinan melebar akibat rendahnya penerimaan pajak.
Pada 2015 realisasi pendapatan pajak sebesar Rp1.236 triliun atau 83% dari target, meningkat hanya 7,8% yoy. Sementara itu, pada 2016, pendapatan pajak ditargetkan Rp1.547 triliun, naik 25,2% dari realisasi 2015. Dengan asumsi target pendapatan pajak akan lebih rendah, meningkat sebesar 15% yoy pada 2016, lalu pendapatan kemungkinan turun sebesar Rp125,6 triliun, maka ada defisit tambahan hampir 1 ppt dari GDP.
