Bisnis.com, JAKARTA- Pencarian dana melalui obligasi oleh perusahaan di sektor infrastruktur tahun ini bakal tertahan. Padahal, pada awal tahun sejumlah kalangan optimistis penerbitan obligasi di sektor infrastruktur bakal marak.
Wahyu Trenggono, Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (Indonesia Bond Pricing Agency/IBPA) mengatakan penerbitan obligasi di sektor infrastruktur bakal tertahan tahun ini. Hal ini bertolak belakang dengan prediksi di awal tahun. Menurutnya, sikap dan kebijakan pemerintah saat ini membuat penerbitan obligasi di sektor infrastruktur terhambat.
“Infrastruktur itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi,kalau lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi saat ini misaldi atas 5,7%, maka sektor infrastruktur akan naik. Tapi sekarang pertumbuhan ekonomi sedikit tertahan,” kata Wahyu di Jakarta, Kamis (9/4).
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih bagus dibandingkan dengan negara lain, namun sikap dan kebijakan pemerintah tidak mendukung untuk saat ini. “Banyak pajak baru yang diberlakukan pemerintah, upaya pemerintah di sektor infrastruktur juga belum terlihat sampai saat ini,” tambahnya.
Hal ini membuat perusahaan di sektor infrastruktur menahan diri untuk mencari pendanaan, termasuk di melalui penerbitan obligasi. Dia menilai, penerbitan obligasi di sektor infrastruktur akan tertunda hingga tiga tahun ke depan.
“Untuk tahun ini, bila dibandingkan dengan 2011-2013, masih lebih rendah tahun ini. Pada2011-2013 likuiditas banyak dari AS masuk ke Indonesia, sekarang likuiditas dihilangkan. Jangan bandingkan dengan tahun lalu karena kondisi tahun lalu berbeda.”
Ronald T. Andi Kasim, Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengatakan penerbitan obligasi perusahaan infrastruktur memang tertahan. Adapun, sepanjang tahun ini, baru 2 perusahaan yang tertarik menjajaki pemeringkatan untuk penerbitan obligasi atau project financing bond. Satu obligasi bernilai Rp300 miliar, sedangkan satu perusahaan lagi belum berbicara mengenai nilai.
Menurutnya, perusahaan swasta mengunggu “support” dari pemerintah. Pasalnya, proyek infrastruktur yang besar pasti melibatkan pemerintah. “Nah kalau pemerintahnya sendiri belum siap membantu bagaimana, saling menunggu jadinya,” kata Ronald kepada Bisnis, Kamis (9/4).
Dia berharap, pada semester II tahun ini ada perusahaan di sektor infrastruktur yang memulai menerbitkan obligasi. Biasanya, kata Ronald, bila ada yang memulai, selanjutnya akan marak.
Joko W. Widodo, Direktur PT ICRA Indonesia mengatakan penerbitan obligasi di sektor infrastruktur memang tertahan. Hal ini terlihat dari belum adanya perusahaan infrastruktur yang menerbitkan obligasi hingga kuartal I/2015.
“Mungkin kuartal II akan ada perbaikan, kami lihatnya masih positif mengingat sektor infrastruktur memang lagi didorong oleh pemerintah, outlook di sektor ini juga masih jelas. Saya berharap perusahaan terpacu menerbitkan obligasi,” jelasnya.
Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ada beberapa perusahaan sektor infrastruktur, properti dan konstruksi yang obligasinya jatuh tempo tahun depan. Misalnya, obligasi II PT Waskita Karya Persero tahun 2012, obligasi berkelanjutan I PT Bumi Serpong Damai Tbk tahap I/2012, obligasi II PT Modernland Realty tahun 2012, dan obligasi PT Perusahaan Listrik Negara Persero XII tahun 2010.
