Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hanya menyerap Rp1,5 triliun dari hasil lelang sukuk hari ini, atau sekitar 41% dari total permintaan yang masuk sebesar Rp3,66 triliun.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Selasa (23/9), sebanyak Rp930 miliar diserap di seri SPN-S 10032015 dan Rp570 miliar lainnya di seri PBS005. Sementara, seri PBS006 sama sekali tidak diserap.
Jumlah total yang diserap ini sama dengan nilai target indikatif pemerintah, yakni Rp1,5 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang untuk SPN-S sebesar 6,74%, dan PBS005 sekitar 9,2%.
Kepala Ekonom PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai konsistennya permintaan sukuk yang masuk menunjukkan kurangnya pasokan instrumen investasi syariah yang ada di pasar. “Perbankan syariah juga bingung tempatkan di mana dananya. Sayangnya, kecepatan pemerintah menerbitkan tidak linier dengan permintaan yang ada,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (23/9/2014).
Berdasarkan catatan Bisnis, lelang sukuk dalam kuartal III/2014 selalu mendapat permintaan di kisaran Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Tetapi, pemerintah tidak pernah menyerap di atas target indikatifnya, yaitu Rp1,5 triliun di tiap lelang.
Padahal, jika supply diperbanyak maka imbal hasil bisa ditekan dan pasar investasi syariah dapat diperdalam. Apalagi, likuiditas di pasar sekunder saat ini masih kurang ketimbang surat utang konvensional.
Namun, Lana tidak menampik jika pemerintah tidak gencar menyerap sukuk karena target pembiayaan dari surat berharga negara (SBN) sudah hampir terpenuhi. “Bisa saja pemerintah hanya serap sedikit karena target hampir tercapai,” tukasnya. (AMA)
