Bisnis.com, DENPASAR - Sistem Resi Gudang (SRG) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional dengan menumbuhkan sektor riil melalui penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha terutama petani dan UKM dengan agunan resi gudang tanpa syarat agunan lain.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi saat membuka sekaligus memberikan pengarahan pada acara sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Denpasar, Bali, Selasa (25/2/2014).
Sutriono menjelaskan pemerintah sangat berkepentingan meningkatkan kualitas produk komoditi dalam negeri, antara lain dengan penciptaan suatu instrumen pembiayaan perdagangan yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khususnya petani/UKM, cukup dengan jaminan komoditi yang mereka miliki guna mendapatkan modal kerja.
Pembiayaan tersebut sangat berguna bagi petani untuk membiayai kegiatan tanam-menanam berikutnya, termasuk membeli pupuk, bibit, dan biaya kehidupan sehari-hari, sedangkan bagi pelaku usaha pembiayaan dapat meningkatkan permodalan usahanya, sehingga mereka tetap mampu meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan walaupun modal yang dimiliki terbatas.
“Saya yakin sosialisasi ini dapat membuka wawasan kita dan memperdalam pemahaman kita akan potensi dan peran penting SRG di Indonesia sebagai suatu mekanisme tunda jual, pembiayaan maupun penambahan modal kerja untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah dan nasional,” tutur Sutriono Edi.
Sutriono Edi melanjutkan bahwa SRG lahir sebagai salah satu instrumen dalam sistem pembiayaan perdagangan yang memberikan payung hukum pemberian kredit oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan jaminan hanya resi gudang, tanpa mempersyaratkan agunan lainnya.
“SRG bagi pelaku usaha terutama petani dan UKM dapat dijadikan instrumen pemasaran untuk memperoleh harga terbaik dengan cara menunda penjualan komoditi pada saat musim panen raya di mana harga komoditi cenderung rendah melalui penyimpanan komoditinya di gudang. Dengan mekanisme ini, petani dapat meningkatkan pendapatannya. SRG juga dapat berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang dapat mewujudkan ketahanan pangan,” jelasnya.
Dalam sistem logistik nasional, SRG dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE).
Guna mempercepat pelaksanaan SRG secara nasional, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemerintah daerah telah melakukan pembangunan 94 gudang SRG yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Sutriono Edi juga menjelaskan, “Secara akumulatif hingga 12 Februari 2014, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan mencapai 1.282 resi dengan total volume komoditi sebanyak 53.221 ton (44.484 ton gabah; 4.626 ton beras; 3.670 ton jagung; 20,39 ton kopi; dan 420 ton rumput laut) atau total senilai Rp 263,5 miliar.”
Pembiayaan resi gudang telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun lembaga keuangan non-bank yaitu PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan LPDB Kementerian KUKM. Nilai total pembiayaan yang telah diberikan sampai Februari 2014 sebesar Rp 160,1 miliar atau rata-rata 70% dari nilai resi gudang yang diagunkan.
Bappebti juga telah melakukan kegiatan pemetaan terhadap gudang milik swasta pada tahun 2012. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memperoleh data mengenai jumlah gudang milik swasta yang ada di 274 kabupaten dan 16 provinsi di seluruh Indonesia.
Acara sosialisasi SRG ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, civitas akademika Universitas Udayana yaitu sekitar 150 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Pertanian, pejabat Pemda Provinsi Bali, pejabat instansi pemerintah/lembaga terkait, pengelola gudang, Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), serta lembaga perbankan.
Terkait peran civitas akademika, Sutriono Edi menambahkan bahwa perannya sangat penting dan strategis dalam pengembangan SRG di Indonesia seperti memberikan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada para petani sehingga siap memanfaatkan SRG.
