Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melepas saham dua BUMN ke publik atau initial public offering (IPO) tahun depan, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), untuk mendukung pendanaan kedua perusahaan tersebut.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan pihaknya akan segera mengajukan rencana go public dua perusahaan pelat merah itu kepada Komite Privatisasi yang dikoordinatori oleh Kemenko Perekonomian, pada akhir tahun ini.
“Setelah diajukan, nanti bila disetujui baru akan diajukan ke DPR. Kami berharap IPO bisa terealisasi tahun depan,” ujarnya, seperti dilaporkan harian Bisnis Indonesia, Jumat (11/10/2013).
Menurutnya, rencana semula IPO dua BUMN perkebunan itu sebenarnya akan menunggu pembentukan holding. Namun,
akhirnya pemerintah memilih akan langsung melepas saham PTPN III dan PTPN IV ke publik karena pembahasan induk usaha (holding) mandek saat ini.
Sebelumnya, Kementerian BUMN pernah mengajukan dua BUMN untuk segera IPO yakni PT Pos Indonesia (Persero) dan
PT Pegadaian (Persero), tetapi digagalkan Komite Privatisasi.
Pada tahun ini, hanya ada satu BUMN yang berhasil melantai di bursa yakni PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. setelah tertunda 2 tahun lebih.
Per Juli 2013, PTPN III mencatatkan laba sebelum pajak sekitar Rp240 miliar. Sementara itu, PTPN IV menargetkan pendapatan sekitar Rp6,27 triliun. Kontribusi terbesar kedua BUMN perkebunan ini berasal dari kelapa sawit.
Pemerintah pesimistis pembentukan lima induk usaha akan terealisasi dalam 3 tahun ke depan karena harus melalui proses politik yang membutuhkan waktu lama.
Dahlan menuturkan pembentukan holding BUMN itu tidak semudah yang dibayangkan, seperti pembentukan induk usaha
perkebunan yang hingga kini belum selesai karena terganjal proses politik.
Menurutnya, hal itu sangat disayangkan, padahal pembentukan holding dinilai sangat berpengaruh positif bagi perekonomian Indonesia.
Kementerian BUMN telah menargetkan pembentukan 11 holding hingga 2020, antara lain sektor usaha perkebunan, kehutanan, penerbangan dan kebandarudaraan, pangan, kesehatan, maritim, pertambangan, konstruk si, dan pariwisata.
RIGHTSIZING BUMN
Pembentukan holding itu juga merupakan strategi pemerintah untuk mengerucutkan (rightsizing) jumlah BUMN. Setelah
pada awal tahun sempat optimistis dapat terealisasi sesuai target, pemerintah kini mulai pasrah dengan program rightsizing jumlah BUMN.
Berdasarkan masterplan 2010—2014, Kementerian BUMN menargetkan mampu merampingkan perusahaan milik pemerintah menjadi 114 BUMN pada 2012, 104 BUMN pada 2013, dan 91 BUMN pada 2014.
Untuk selengkapnya baca di harian Bisnis Indonesia edisi Jumat (11/10/2013) atau di http://epaper.bisnis.com/index.php/ePreview?IdCateg=201310113313#
