MUNICIPAL BOND: Bapepam-LK optimistis obligasi DKI laris manis

JAKARTA: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memprediksi permintaan atas obligasi daerah DKI Jakarta relatif tinggi karena level investasi yang dimiliki pemprov cukup baik. Dampaknya risikonya semakin kecil dan pemodal bersedia menerima tingkat pengembalian lebih rendah.Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Noor Rahman mengatakan hal tersebut merupakan keuntungan bagi pemprov menerbitkan obligasi daerah dengan level investasi yang cukup baik membuat risiko pemerintah semakin kecil dan mendorong terwujudnya prinsip good governance.Selain itu, lanjutnya, manfaat lain dari obligasi daerah untuk perekonomian nasional adalah dapat meningkatkan kinerja pasar modal, karena ada penawarkan tambahan pilihan produk investasi bagi investor yang akan mendorong pasar modal menjadi semakin bergairah.“Dengan demikian ada dua manfaat berupa tersedianya akses sumber dana murah melalui obligasi daerah, sehingga pembangunan daerah dapat dibiayai tanpa mengandalkan dana pemerintah pusat atau tanpa penaikan pajak dan retribusi daerah,” katanya di Jakarta hari ini.Dia mengatakan kebijakan emisi obligasi daerah melalui pasar modal dapat mengatasi ancaman tidak efektifnya pengunaan capital inflow (modal masuk), karena surat utang akan menjadi capital inflow untuk kegiatan ekonomi riil berupa pelaksanaan proyek dan pengembangan sarana publik.“Melalui pasar modal itulah modal yang masuk akan dimanfaatkan untuk ekspansi usaha, kegiatan operasional, proyek dan pembangunan sarana publik. Sehingga sangat membantu kegiatan ekonomi riil bagi nasional," ujarnya.Dia menjelaskan Bapepam-LK mendukung rencana emisi obligasi daerah yang dilaksanakan Pemprov DKI dan kini pihaknya tengah menunggu proses penyelesaian tahapan yang harus dipehui untuk memasuki pasar modal, yang diperkirakan maksimal 30 hari obligasi sudah terbit.Apalagi, imbuhnya, penerbitan obligasi daerah tidak hanya mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, tetapi juga mampu meningkatkan perekonomian nasional dengan terciptanya iklim usaha yang semakin sehat dan transparan serta tidak mengandalkan sumber dana dari APBD dan APBN.Sementara itu Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Sukri Bey mengatakan kini permohonan obligasi daerah masih berada di Kementerian Keuangan yang tengah melakukan penilaian laporan keuangan Pemprov DKI yang masih mengunakan sistem cash basic.Nantinya, dalam Keputusan Kemenkeu laporan keuangan pemprov akan diubah mejadi actual basic (utang dan piutang dalam satu laporan) sebagai salah satu syarat memasuki pasar modal dalam hal ini Bapepam.“Selain keputusan Kementerian Keuangan, persyaratan lainnya adalah Peraturan Daerah terkait obligasi yang harus sudah disahkan DPRD. Setelah dua dasar hukum itu ada, maka Bapepam-LK akan menunjuk audit independen untuk melakukan penilaian keuangan DKI,” katanya.Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan kebijakan Pemprov DKI menjual obligasi akan membawa keuntungan ekonomi yang berkelanjutan atau multiplier effect bagi Jakarta dan Indonesia.“Multiplier effect dari penjualan obligasi daerah DKI Jakarta bagi Indonesia yakni dapat memicu masuknya investor asing untuk menanamkan investasi, khususnya dalam pembiayaan infrastruktur,” tegasnya.Dia mengatakan adanya penghargaan investment grade yang diperoleh Indonesia dari dua organsasi keuangan dunia menjadi alasan utama DKI Jakarta layak mengeluarkan kebijakan obligasi daerah.Kondisi tersebut, lanjutnya, didukung dengan suku bunga di Indonesia dan Jakarta yang diperkirakan cukup rendah dalam waktu 3-5 tahun belakangan ini yang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan investasinya.(faa)