IPO & Rights Issue Terendah Dalam 10 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA--Menjelang akhir Agustus 2016, nilai pencatatan saham baru dan rights issue di PT Bursa Efek Indonesia masih menjadi capaian terendah dalam 10 tahun terakhir.

Saat Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 18,16%, nilai pencatatan perdana saham (initial public offering/IPO) dan rights issue baru mencapai Rp17,27 triliun. Catatan itu hanya sedikit lebih tinggi dari Rp17,45 triliun sepanjang periode 2007.

Senior Market & Technical Analyst PT KDB Daewoo Securities Indonesia Heldy Arifien menilai aksi penggalangan dana dari pasar modal, terbilang lesu pada paruh pertama tahun ini. Perusahaan mulai bergairah untuk mencari pendanaan, baik melalui IPO maupun rights issue pada semester II/2016.

"Emiten melihat momentum gairah market dengan adanya pertumbuhan return IHSG dan tax amnesty," kata dia saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (23/8/2016).

Menurut dia, target IPO oleh BEI sulit tercapai dalam sisa 4 bulan hingga akhir tahun ini. Pencapaian 65%-75% dari total target sepanjang tahun ini dinilai lebih masuk akal dengan pertimbangan kondisi market global.

Belum lama ini, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat, mengatakan sepanjang tahun BEI menargetkan jumlah emiten baru sebanyak 30 hingga 35 bakal menggelar IPO. Sejak awal tahun, baru 10 perusahaan yang mencatatkan diri di papan perdagangan bursa.

“Belum ada revisi target. Akhir tahun tetap kita lihat bisa berapa. Rata-rata mereka pakai laporan keuangan Desember 2015, jadi paling cepat mulai proses IPO Februari. Semester I katakana bisa ada 10 perusahaan. Semester II nanti kita lihat seperti apa,” kata Samsul.

Saat Ulang Tahun BEI, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida, mengatakan penggalangan dana di pasar modal sepanjang tahun ini hingga 5 Agustus 2016 sudah mencapai Rp99 triliun yang berasal dari IPO saham, rights issue, dan penerbitan obligasi.

Angka itu belum ditambah dengan nilai emisi dalam pipeline IPO saham dan obligasi yang masuk ke OJK. Nilainya mencapai Rp15 triliun. Perkiraan Nurhaida, dana repatriasi program amnesti pajak dapat memicu lebih banyak lagi aksi penggalangan dana di pasar modal.

"Terkait tax amnesty, banyak program yang kelihatannya akan diluncurkan oleh pemerintah lewat BUMN, dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Hal itu memerlukan pembiayaan dan diharapkan bisa berasal dari pasar modal," tuturnya.

Pindarwin Simaremare, Sekjen Asosiasi Analis Pasar Investasi dan Perbankan, secara terpisah menuturkan pada semester I/2016, seharusnya ada peluang perusahaan untuk IPO. Perusahaan memandang terdapat peluang bisnis ke depan yang mulai cerah.

Ekspektasi membaiknya pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong emiten untuk melantai di pasar modal dan melakukan penggalangan dana. Namun, faktanya jumlah IPO dan rights issue masih jauh dari target.

"Banyak faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan, termasuk suku bunga yang mengarah lebih kecil sehingga emiten melihat ada sumber pendanaan yang lebih murah," ucapnya.

Paruh kedua tahun ini, kata dia, peluang emiten untuk IPO dan rights issue kian mengecil. Pasalnya, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan suku bunga kredit ke level single digit dan realisasi tax amnesty yang diperkirakan mengalihkan perhatian hingga kuartal I/2017.

Dia mencontohkan aksi penerbitan saham baru dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS). Bank yang sebelumnya bernama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. itu kembali menggelar penawaran umum terbatas V (PUT) dengan rights issue setelah belum lama ini menggelar aksi PUT IV.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, Senin (22/8), disebutkan PUT V dilakukan dengan HMETD. Perseroan belum menyebutkan jumlah saham dan target perolehan dana hasil rights issue tersebut.

Rencana rights issue akan meminta restu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Rabu (28/9). Dana hasil rights issue akan digunakan untuk ekspansi kredit dan transaksi material.

Ditargetkan, rights issue akan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada 11 November 2016. Kemudian, pencatatan saham hasil HMETD di PT Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 25 November 2016.

Memang, emiten yang kini dimiliki oleh Provinsi Banten itu baru saja menggelar PUT IV dengan perolehan dana Rp649,89 miliar. Pemegang saham pengendali Bank Pundi sebelumnya adalah PT Recapital Securities milik Grup Saratoga.

Recapital Securities membuat perjanjian dengan PT Banten Global Development milik Provinsi Banten. Recapital tidak akan menyerap rights issue BEKS dan mengalihkan haknya kepada BGD dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP).

Pindarwin menilai rights issue yang dilakukan BPD Banten terjadi lantaran emiten mengincar dana segar. Terlebih lagi, momentum tax amnesty diproyeksi membuat antusiasme investor untuk menyerap rights issue lebih tinggi.

"Rights issue BEKS seharusnya emiten kalau melihat ada hal yang dilanggar, seharusnya enggak bisa," tuturnya.

IPO & Rights Issue 10 tahun terakhir:

(Rp triliun)

 Keterangan: *=Hingga 22 Agustus 2016

Sumber: Bloomberg, diolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel