Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyambut positif kenaikan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun ini.
Pada pekan lalu, DPR resmi menyetujui penambahan anggaran Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun pada 2025. Penambahan alokasi ini salah satunya bakal digunakan untuk mendukung biaya preservasi jalan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan bahwa saat ini perseroan sedang mengevaluasi potensi proyek yang bisa digarap seiring tambahan alokasi belanja kementerian tersebut.
“Kami menyambut baik hal tersebut. Saat ini kami sedang mengevaluasi anggarannya diperuntukkan untuk proyek yang mana saja,” ujarnya saat ditemui baru-baru ini.
Mahendra menambahkan bahwa WIKA akan terus menjalin komunikasi dengan Kementerian PU untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyesuaian proyek yang terdampak dari kenaikan anggaran ini.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menjelaskan tambahan anggaran itu telah efektif dikucurkan oleh Kementerian Keuangan pada 25 Maret 2025.
Baca Juga
Dalam laporannya, Kementerian PU meraih tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan senilai Rp23,28 triliun. Alhasil, pagu anggaran pasca rekonstruksi Kementerian PU yang semula Rp50,48 triliun bertambah menjadi Rp73,76 triliun.
Meski telah efektif, Dody mengaku belum mengantongi surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait penambahan tersebut. Alasannya, pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain perihal alokasi pembangunan.
“Anggaran Rp73,76 triliun karena ini baru disahkan sekitar Maret akhir yang tambahan Rp23 triliun, jadi masih banyak PR yang kita belum selesai. Yang tambahan baru sekitar Rp23 triliun ini kami sedang siapkan proses administrasinya,” ucapnya.
Berdasarkan paparan yang disampaikan, pagu tambahan Kementerian PU bakal digunakan untuk melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah.
Selain itu, melaksanakan preservasi jalan semester II dan rehabilitasi jembatan Nilai Kritis (NK) 3, melakukan dukungan DOB Papua, Pemenuhan sebagian MYC dan pemenuhan dukungan penyelesaian infrastruktur IKN.
