Bisnis, JAKARTA—Manajer investasi menyatakan sikapnya menolak syarat dana kelolaan untuk mendirikan bisnis dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) sebesar Rp25 triliun karena terlalu tinggi.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.35/2024 mengatur nilai dana kelolaan (asset under management/AUM) minimal manajer investasi dapat mendirikan bisnis DPLK adalah sebesar Rp25 triliun dalam 3 tahun terakhir pada saat mengajukan izin DPLK. Ketentuan ini jadi batas bawah masuknya manajer investasi ke industri dana pensiun. Namun, ternyata sejumlah manajer investasi tak sepakat dengan ketentuan yang ditetapkan OJK dalam beleid anyar itu. Simak ulasan singkat berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Jumat (10/1/2025).
Manajer Investasi Blak-blakan Tolak Syarat Dana Kelolaan Minimal untuk Dirikan Dana Pensiun
Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto mengatakan batasan nilai AUM tersebut mengalami peningkatan dibanding nilai AUM pada saat pembahasan awal bersama regulator. Rudiyanto mengatakan batasan nilai AUM ini akan mengurangi kesempatan manajer investasi yang berminat menjadi DPLK, termasuk Panin AM yang belum memenuhi ketentuan nilai minimal AUM tersebut. Dia berujar perusahaan memiliki dana kelolaan total Rp15 triliun hingga akhir Desember 2024.
Rudiyanto menilai persyaratan yang terlalu ketat ini membuat manajer investasi yang bisa berpartisipasi menjadi DPLK sangat terbatas. Apalagi, beberapa manajer investasi di dalam ekosistem grup perusahaan mereka sudah memiliki DPLK sebelumnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) Hanif Mantiq mengatakan bahwa persyaratan dana kelolaan minimal ini membatasi gerak manajer investasi untuk memaksimalkan perkembangan produk DPLK. Di tengah aset yang terbatas di industri DPLK, seharusnya makin banyak pemain yang terlibat sehingga industri DPLK terus berkembang.
Bagaimana potret industri dana pensiun jenis DPLK hingga Oktober 2024? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.
Menimbang-nimbang Startup Kopi IPO Buka Lapak di Lantai Bursa
Rumor adanya startup kopi hendak melakukan aksi pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) muncul lagi setelah manajemen Fore Coffee menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya, startup kopi yang sedang mempertimbangkan untuk IPO adalah Kopi Kenangan. Meskipun dalam realisasinya, manajemen kala itu menyebut tak ingin terburu-buru, mengingat kondisi pasar yang terbilang belum cukup potensial membawa startup ke lantai bursa lagi.
Mengingat, beberapa startup jumbo pendahulu yang IPO, seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), dan PT Bukulapak.com Tbk. (BUKA) yang justru telah menjauhi harga IPO. Belum lagi diperparah dengan aksi efisiensi beberapa dari perusahaan digital dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran, hingga penutupan produk fisik di marketplace Bukalapak.
Sementara itu sejumlah emiten telah masuk dalam antrian IPO. BEI mencatat terdapat 22 calon emiten berada dalam pipeline IPO hingga Jumat (3/1/2025). Bagaimana total antrean emiten anyar yang akan melakukan IPO berikutnya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.
Ambisi Ekstrem Trump Kuasai Greenland, Kanada, Hingga Terusan Panama
Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump secara mengejutkan mengungkapkan keinginannya mencaplok wilayah Kanada dan Greenland masuk menjadi negara bagian Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump menegaskan kembali keinginannya untuk memperoleh Greenland, dengan mengatakan bahwa pulau Arktik itu 'penting' bagi keamanan nasional dan ekonomi.
Sebenarnya itu bukan kali pertama sejak gagasan muncul pada 2019 di masa dia menjabat sebagai presiden. Greenland telah mendirikan pemerintahan sendiri sejak 1979 dan mendeklarasikan kemerdekaan melalui referendum pada 2009. Pemerintahan Greenland berada di bawah Kerajaan Denmark sejak 600 tahun lalu.
Wilayahnya menyimpan kekayaan akan cadangan minyak, gas alam, dan mineral. Greenland sebagai pulau terbesar di dunia dihuni tidak lebih dari 60.000 jiwa dengan sebagian besar berasal dari suku Inuit yang berasal dari daratan Kanada.
Bagaimana respons kepala negara di sekitar Greenland terkait dengan sikap Trump? Berita selengkapnya tersedia di Bisnisindonesia.id.
Adu Taktik Multifinance Lolos Dampak Negatif Opsen Pajak
Kenaikan beban biaya akibat opsen pajak dapat meningkatkan risiko kredit macet, terutama bagi konsumen dengan profil risiko yang lebih tinggi. Untuk itu, perusahaan pembiayaan perlu memperketat proses penilaian kredit dan manajemen risiko.
Sejumlah perusahaan dituntut bersiasat untuk meminimalisir tekanan beban yang akan ditanggung perusahaan. Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman menjelaskan, opsen pajak ini dapat menyebabkan selisih pembayaran hingga 40% yang harus ditanggung oleh nasabah, sehingga berpotensi mengganggu minat masyarakat untuk memiliki kendaraan baru.
Kondisi tersebut juga telah memicu Gaikindo untuk menurunkan target penjualan kendaraan pada 2025. Misalnya saja, target yang sebelumnya dipatok di atas 700.000 unit, kini dikoreksi menjadi di bawah angka itu.
Ristiawan menambahkan bahwa kenaikan beban biaya akibat opsen pajak akan memengaruhi psikologis masyarakat, sehingga cenderung menunda keputusan pembelian kendaraan.
Bagaimana strategi perusahaan multifinance lainnya untuk berkelit dari dampak penerapan opsen pajak? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.
Faktor Kunci Pertumbuhan RI dari Dewan Ekonomi Nasional
Digitalisasi menjadi faktor kunci strategi pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia seiring dengan target pertumbuhan yang tinggi hingga 8%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sudah menyiapkan empat pilar utama yang akan menjadi strategi utama dari pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Pertama, optimalisasi penerimaan negara dengan implementasi Coretax (sistem inti administrasi perpajakan) dan Simbara (sistem Informasi Mineral dan Batu Bara) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan penerimaan sektor mineral dan batu bara.
Dia menegaskan bahwa target Prabowo pertumbuhan hingga 8% merupakan ambisi yang realistis seiring dengan perputaran ekonomi, terutama di desa-desa dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang telah disiapkan pemerintah.
Kedua, efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien sehingga bebas dari pemborosan.
Strategi apa saja yang disiapkan DEN untuk mencapai target ambisius, pertumbuhan ekonomi 8% secara tahunan? Redaksi Bisnisindonesia.id telah menyiapkan laporan lengkapnya.
