Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah berberes rumah dinas jelang transisi pemerintahan baru yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024 hingga 2029.
Erick menjelaskan bahwa bersih-bersih rumah dinas merupakan salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab dirinya selaku Menteri BUMN. Di sisi lain, dia juga sudah melaporkan kinerja kepada Komisi VI DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dengan kinerja yang kami laporkan bersama, dan siapa pun menterinya ke depan itu hak prerogatif Presiden. Kalau saya komit untuk menyelesaikan hingga Oktober, bahkan saya sudah minta tim mulai bersih-bersih rumah dinas. Itu bagian dari komitmen dan tanggung jawab,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Ketua Umum PSSI ini juga menjelaskan bakal mempersiapkan segala sesuatunya bagi calon Menteri BUMN di era pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satunya terkait dengan setoran dividen yang ditargetkan mencapai Rp90 triliun pada 2025.
“Paling penting kami prepare siapa pun yang nanti menjabat di sini [Kementerian BUMN]. Paling tidak, pekerjaan rumah yang target Rp90 triliun tahun buku 2024. Jangan sampai nanti dibilang kalau tidak tercapai menyabotase menteri berikutnya, saya kira engga lah,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Erick menyatakan siap mendukung penuh calon Menteri BUMN kelak karena hal tersebut merupakan salah satu proses dari keberlanjutan pemerintahan ke depan.
Baca Juga
“Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa semua program pemerintah yang baik akan didorong, ya prinsipnya sama, kami harus menjaga kesinambungan karena sudah seyogyanya pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini berlanjut,” pungkasnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, dia pun meminta penambahan anggaran sebesar Rp66 miliar untuk 2025. Dengan permintaan itu, pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN bakal mencapai Rp344 miliar pada tahun depan.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi anggaran Kementerian BUMN dipatok sebesar Rp277 miliar. Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 yang berjumlah Rp284 miliar.
Erick menyampaikan penambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk meningkatkan sistem pengawasan. Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Keuangan agar dapat mengakomodasi penambahan anggaran Kementerian BUMN pada tahun depan.
_______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
